Isu kenaikan harga BBM kental dengan elite partai
Jum'at, 28 Juni 2013 - 10:38 WIB
Isu kenaikan harga BBM kental dengan elite partai
A
A
A
Sindonews.com – Peneliti Kajian Budaya dan Pengamat Sosial Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati menilai pemerintah dari partai penguasa adalah salah satu pihak yang diuntungkan dalam isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Menurutnya, sebelum harga dinaikkan, pemerintah seakan-akan sengaja mengulur-ulur waktu dalam proses kenaikan, yang akhirnya berhasil memancing Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bersikap mendua. Hal ini diyakini semakin menenggelamkan citra PKS di tengah-tengah isu skandal PKS sendiri.
Dia mengatakan, pemerintah cenderung tidak berupaya menjalin komunikasi yang baik dan giat dengan publik. Informasi seputar isu BBM cenderung diperoleh dari narasumber di luar pemerintahan, dimana proporsi antara suara dari pemerintah dengan suara dari luar pemerintah bahkan sangat timpang.
“Kondisi ini diperburuk dengan fakta ketika para pejabat yang memiliki posisi dalam pemerintahan bersuara, mereka lebih banyak memosisikan diri mewakili partainya. Sejumlah pernyataan dari SBY terkait isu BBM lebih terkesan mewakili sentimennya sebagai Ketum Partai Demokrat alih-alih Presiden,” ujarnya kepada wartawan di Kampus UI, Kamis, 27 Juni 2013 sore.
Devie menambahkan, media massa terlihat memiliki peran tertinggi dalam membentuk citra aktor-aktor yang terlibat di seputar isu BBM. Baik lewat tajuk rencana, analisis wartawan penulis artikel, maupun pengamatan sang jurnalis yang tidak mengutip narasumber mana pun.
“Selain tergambarkannya unjuk rasa BBM sebagai aktivitas yang meresahkan, perkembangan isu di media massa yang cenderung mengarah kepada konflik antar elite, dalam hal ini konflik internal partai koalisi pendukung pemerintahan lantaran sikap PKS yang mendua,” tukasnya.
Menurutnya, sebelum harga dinaikkan, pemerintah seakan-akan sengaja mengulur-ulur waktu dalam proses kenaikan, yang akhirnya berhasil memancing Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bersikap mendua. Hal ini diyakini semakin menenggelamkan citra PKS di tengah-tengah isu skandal PKS sendiri.
Dia mengatakan, pemerintah cenderung tidak berupaya menjalin komunikasi yang baik dan giat dengan publik. Informasi seputar isu BBM cenderung diperoleh dari narasumber di luar pemerintahan, dimana proporsi antara suara dari pemerintah dengan suara dari luar pemerintah bahkan sangat timpang.
“Kondisi ini diperburuk dengan fakta ketika para pejabat yang memiliki posisi dalam pemerintahan bersuara, mereka lebih banyak memosisikan diri mewakili partainya. Sejumlah pernyataan dari SBY terkait isu BBM lebih terkesan mewakili sentimennya sebagai Ketum Partai Demokrat alih-alih Presiden,” ujarnya kepada wartawan di Kampus UI, Kamis, 27 Juni 2013 sore.
Devie menambahkan, media massa terlihat memiliki peran tertinggi dalam membentuk citra aktor-aktor yang terlibat di seputar isu BBM. Baik lewat tajuk rencana, analisis wartawan penulis artikel, maupun pengamatan sang jurnalis yang tidak mengutip narasumber mana pun.
“Selain tergambarkannya unjuk rasa BBM sebagai aktivitas yang meresahkan, perkembangan isu di media massa yang cenderung mengarah kepada konflik antar elite, dalam hal ini konflik internal partai koalisi pendukung pemerintahan lantaran sikap PKS yang mendua,” tukasnya.
(kur)
