2014, Golkar tak ingin ada dikotomi sipil-militer

Sindonews.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, Calon Presiden (Capres) 2014 tidak perlu dibedakan antara latar belakang militer dengan sipil. Hal terpenting syarat capres adalah memiliki integritas dan bisa menjalankan pemerintahan dengan baik.

"Yang penting adalah kemampuan tokoh tersebut dalam mengelola negara," ujar Nurul kepada Sindonews, Jumat (28/6/2013).

Anggota Komisi I DPR ini menegaskan, kompetisi perebutan kursi presiden bukan melalui survei, tapi harus dilihat hasil pemilu dan pertarungan di Pilpres 2014. Maka itu, paling pertarungan sesungguhnya. "Kompetisi sesungguhnya bukan di survei tapi di riil kampanye Pilpres 2014 kelak," tukasnya.

Dia menyampaikan, partainya sendiri sudah bulat untuk mengusung Ketua Umumnya Aburizal Bakrie sebagai Capres 2014. Meskipun, lanjutnya, Aburizal yang biasa disapa Ical itu bukan dari kalangan militer, tapi berlatang belakang pengusaha dan politikus.

"Menurut saya tidak perlu mendikotomikan latar belakang itu, karena akhirnya yang berbicara adalah figur dan ketokohan," tandasnya.

Sebelumnya, Indonesia Research Centre (IRC) merilis 28,8 persen masyarakat lebih memilih calon presiden yang memiliki latar belakang militer dan polisi. Sedangkan untuk kalangan intelektual, akademisi, guru, dan dosen hanya diminati oleh sekira 17,2 persen masyarakat.

Survei dilakukan menggunakan metode penarikan sample multistage random sampling, dengan jumlah responden sebanyak 1.800 orang dan margin of error (MoE) 2,3 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Selain itu, kejenuhan masyarakat terhadap politikus terlihat jelas dari hasil survei. Hanya sekira 13,9 persen masyarakat yang memilih kalangan politikus untuk menjadi presiden.

Selanjutnya, pengusaha berada di angka 12,9 persen, pejabat sipil atau birokrat sebesar 10,4 persen, tokoh agama 6,3 persen dan sisanya sebesar 5,0 persen tidak memberikan jawaban.