BLSM untungkan partai penguasa
Jum'at, 28 Juni 2013 - 09:01 WIB
BLSM untungkan partai penguasa
A
A
A
Sindonews.com – Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang digulirkan sebagai kompensasi kenaikan Harga Bakar Minyak (BBM) dinilai sarat muatan politik.
Peneliti Kajian Budaya dan Sosial Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati mengatakan, yang paling diuntungkan dari program BLSM itu adalah “partai yang berkuasa”.
Menurutnya, BLSM ini berbeda dengan bantuan yang diterapkan di negara lain. Di Indonesia ada ketidakpastian dari keberlanjutan program BLSM itu.
Devie menegaskan hipotesanya bahwa berbicara tentang bantuan yang bersifat uang tunai, nyaris semua negara memilikinya.
“Namun karena sudah menjadi skema yang dijamin keberlangsungannya oleh negara, bantuan tunai pun akibatnya lebih dipersepsikan sebagai kewajiban pemerintah. Ia tak akan lagi dianggap sebagai “jasa” pihak tertentu sebagaimana di Indonesia,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (28/6/2013).
Pemerintah harus serius mengomunikasikan berbagai kebijakan yang ada, sehingga bisa mencegah spekulasi dari kebijakan itu yang akhirnya mengaburkan makna kebijakan itu sendiri.
Devie juga berharap, agar partai politik semakin dewasa dalam berideologi, yang akan tercermin dari sikap terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Pilihan ideologi yang jelas, sudah barang tentu akan membuat sikap partai menjadi tegas dan konsisten dari masa ke masa.
“Para elit hanya fokus menampilkan atraksi politik gratis yang menunggangi dana pemerintah seperti halnya BLSM, seharusnya secara serius memastikan setiap program menyasar sasaran yang tepat dan berkeadilan,” tukasnya.
Peneliti Kajian Budaya dan Sosial Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati mengatakan, yang paling diuntungkan dari program BLSM itu adalah “partai yang berkuasa”.
Menurutnya, BLSM ini berbeda dengan bantuan yang diterapkan di negara lain. Di Indonesia ada ketidakpastian dari keberlanjutan program BLSM itu.
Devie menegaskan hipotesanya bahwa berbicara tentang bantuan yang bersifat uang tunai, nyaris semua negara memilikinya.
“Namun karena sudah menjadi skema yang dijamin keberlangsungannya oleh negara, bantuan tunai pun akibatnya lebih dipersepsikan sebagai kewajiban pemerintah. Ia tak akan lagi dianggap sebagai “jasa” pihak tertentu sebagaimana di Indonesia,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (28/6/2013).
Pemerintah harus serius mengomunikasikan berbagai kebijakan yang ada, sehingga bisa mencegah spekulasi dari kebijakan itu yang akhirnya mengaburkan makna kebijakan itu sendiri.
Devie juga berharap, agar partai politik semakin dewasa dalam berideologi, yang akan tercermin dari sikap terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Pilihan ideologi yang jelas, sudah barang tentu akan membuat sikap partai menjadi tegas dan konsisten dari masa ke masa.
“Para elit hanya fokus menampilkan atraksi politik gratis yang menunggangi dana pemerintah seperti halnya BLSM, seharusnya secara serius memastikan setiap program menyasar sasaran yang tepat dan berkeadilan,” tukasnya.
(lns)
