IBC: Proses penganggaran masih jauh melibatkan masyarakat
Rabu, 26 Juni 2013 - 14:01 WIB
IBC: Proses penganggaran masih jauh melibatkan masyarakat
A
A
A
Sindonews.com - Indonesia Budget Center (IBC) mencermati selama ini proses penganggaran masih jauh melibatkan masyarakat. Yang terjadi, pihak pengusaha yang lebih banyak memanfaatkan proses perencanaan anggaran pembangunan.
"Pengusaha hadir dan intens mengikuti serta mempengaruhi anggaran karena ingin mengakses dan menyerap anggaran," ujar Peneliti Anggaran IBC Roy Salam di Jakarta, Rabu (26/6/2013).
Selain itu, kata Roy, dokumen anggaran masih dianggap dokumen negara yang sulit diakses oleh publik. Hal ini lantas menutup peluang transparansi dan selanjutnya menghalangi partisipasi masyarakat.
Roy juga mempertanyakan, sejauh mana penyusunan anggaran terintegrasi secara kegiatan, fungsi, organisasi dan wilayah.
"Ego sektoral masih menjadi penyakit dalam penentuan anggaran. Masing-masing dinas dan kementerian menyodorkan rencana yang fungsinya sama. Ini karena mereka menggunakan pendekatan proyek dan bukan pendekatan fungsi," urainya.
Ia menilai, realisasi anggaran juga tidak efektif. Buktinya, seperti program pengentasan kemiskinan tiap tahun naik 30-50 persen per tahun tetapi angka kemiskinan tidak turun signifikan. "Artinya anggaran tidak efektif dan tidak menjawab persoalan publik," tegas Roy.
Selain itu, politik anggaran juga tidak berpihak pada masyarakat. Seperti anggaran kesehatan naik 10 persen tetapi target penerimaan dari sektor kesehatan naik hingga 30 persen.
"Padahal inti sektor kesehatan adalah kegiatan pelayanan tapi penaikan target itu menunjukkan pemerintah fokus pada penerimaan pendapatan," katanya.
Terkait ketimpangan anggaran antara pusat dan daerah, IBC mencermati penganggaran masih berpihak ke pusat. Rata-rata APBN yang diserahkan pengelolaannya ke pemda hanya 31,7 persen dari total belanja negara.
Selain itu, dalam tujuh tahun terakhir, pemerintah dan DPR hanya mampu menaikkan sekitar 2,4 persen belanja APBN ke daerah.
"Pengusaha hadir dan intens mengikuti serta mempengaruhi anggaran karena ingin mengakses dan menyerap anggaran," ujar Peneliti Anggaran IBC Roy Salam di Jakarta, Rabu (26/6/2013).
Selain itu, kata Roy, dokumen anggaran masih dianggap dokumen negara yang sulit diakses oleh publik. Hal ini lantas menutup peluang transparansi dan selanjutnya menghalangi partisipasi masyarakat.
Roy juga mempertanyakan, sejauh mana penyusunan anggaran terintegrasi secara kegiatan, fungsi, organisasi dan wilayah.
"Ego sektoral masih menjadi penyakit dalam penentuan anggaran. Masing-masing dinas dan kementerian menyodorkan rencana yang fungsinya sama. Ini karena mereka menggunakan pendekatan proyek dan bukan pendekatan fungsi," urainya.
Ia menilai, realisasi anggaran juga tidak efektif. Buktinya, seperti program pengentasan kemiskinan tiap tahun naik 30-50 persen per tahun tetapi angka kemiskinan tidak turun signifikan. "Artinya anggaran tidak efektif dan tidak menjawab persoalan publik," tegas Roy.
Selain itu, politik anggaran juga tidak berpihak pada masyarakat. Seperti anggaran kesehatan naik 10 persen tetapi target penerimaan dari sektor kesehatan naik hingga 30 persen.
"Padahal inti sektor kesehatan adalah kegiatan pelayanan tapi penaikan target itu menunjukkan pemerintah fokus pada penerimaan pendapatan," katanya.
Terkait ketimpangan anggaran antara pusat dan daerah, IBC mencermati penganggaran masih berpihak ke pusat. Rata-rata APBN yang diserahkan pengelolaannya ke pemda hanya 31,7 persen dari total belanja negara.
Selain itu, dalam tujuh tahun terakhir, pemerintah dan DPR hanya mampu menaikkan sekitar 2,4 persen belanja APBN ke daerah.
(kri)
