PKS tak masalah jika dikeluarkan dari koalisi
Senin, 24 Juni 2013 - 14:19 WIB
PKS tak masalah jika dikeluarkan dari koalisi
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Idris Luthfi belum mendengar adanya wacana reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II.
Namun kata dia, andai tiga menteri mereka yang saat ini duduk di KIB jilid II ditendang dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mereka pun tak mempersoalkan.
"Udah saya prediksikan kok, itu (reshuffle) isu lama sebenarnya. SBY saja yang tarik-ulur melulu. Kalau memang kita akan di-reshuffle gara-gara tolak (kenaikan harga) BBM naik, ya itu risiko kita," kata Idris saat dihubungi wartawan, Senin (24/6/2013).
Idris menegaskan, sikap mereka yang menolak kenaikan BBM bersubsidi bukan karena bagian dari pencitraan, melainkan karena PKS meyakini, kenaikan harga BBM ini akan menyesengsarakan masyarakat Indonesia.
"Coba lihat itu harga BBM naik, siapa yang sengsara? rakyat kan? akibatnya apa? sekarang gara-gara harga BBM naik, jadi berantakan itu. Ini kan enggak benar. Kita kan konsisten membela rakyat, jadi enggak masalah kalau di-reshuffle. Mau tiga-tiganya di-reshuffle enggak masalah," tuntasnya.
Sebelumnya, PKS merupakan satu satunya partai koalisi yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, dengan tidak menyetujui RUU Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun 2013.
Namun kata dia, andai tiga menteri mereka yang saat ini duduk di KIB jilid II ditendang dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mereka pun tak mempersoalkan.
"Udah saya prediksikan kok, itu (reshuffle) isu lama sebenarnya. SBY saja yang tarik-ulur melulu. Kalau memang kita akan di-reshuffle gara-gara tolak (kenaikan harga) BBM naik, ya itu risiko kita," kata Idris saat dihubungi wartawan, Senin (24/6/2013).
Idris menegaskan, sikap mereka yang menolak kenaikan BBM bersubsidi bukan karena bagian dari pencitraan, melainkan karena PKS meyakini, kenaikan harga BBM ini akan menyesengsarakan masyarakat Indonesia.
"Coba lihat itu harga BBM naik, siapa yang sengsara? rakyat kan? akibatnya apa? sekarang gara-gara harga BBM naik, jadi berantakan itu. Ini kan enggak benar. Kita kan konsisten membela rakyat, jadi enggak masalah kalau di-reshuffle. Mau tiga-tiganya di-reshuffle enggak masalah," tuntasnya.
Sebelumnya, PKS merupakan satu satunya partai koalisi yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, dengan tidak menyetujui RUU Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun 2013.
(maf)
