PKS berjanji awasi ketat pembagian BLSM
Selasa, 18 Juni 2013 - 18:08 WIB
PKS berjanji awasi ketat pembagian BLSM
A
A
A
Sindonews.com - Warga miskin Indonesia akan menerima kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dari pemerintah sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menyikapi kebijakan itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mengawasi secara ketat penyaluran kebijakan tersebut.
"(BLSM) Bentuk (kebijakan) yang harus diawasi dan ini akan kita kejar sebaik mungkin, karena ini terkait anggaran negara sepeser atau berapa pun harus tepat sasaran," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS, Fahri Hamzah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2013).
Menurut Fahri, pembagian uang tunai kepada masyarakat rawan menimbulkan masalah, khususnya masalah sosial dalam pembagian tersebut.
"Namanya kita dibagikan uang tunai, saya bagikan ke anda (wartawan), bagaimana? Ini cara-cara pembagian harus diperhatikan, pengawasan itu juga harus diperhatikan termasuk siapa penerimanya, karena itu kami ingin mengawasinya."
"Karena APBN-P ini kan sudah menjadi undang-undang, jadi tugas kita tinggal mengawasi di DPR ini," tegasnya.
Sebelumnya, DPR RI telah mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN-P) Tahun 2013 yang salah satu pasalnya ialah pengurangan subsidi BBM.
Dalam keputusan yang diambil pada rapat paripurna ini disetujui oleh lima fraksi yakni Partai Demokrat, PKB, PPP, Partai Golkar, PAN. Sementara empat fraksi lainnya yaitu Partai Hanura, Partai Gerindra, PKS, dan PDI Perjuangan menolak rancangan tersebut.
Dengan hasil itu, pemerintah berjanji akan mengeluarkan kompensasi dengan memberikan bantuan tunai senilai Rp150 ribu selama empat bulan.
"(BLSM) Bentuk (kebijakan) yang harus diawasi dan ini akan kita kejar sebaik mungkin, karena ini terkait anggaran negara sepeser atau berapa pun harus tepat sasaran," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS, Fahri Hamzah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2013).
Menurut Fahri, pembagian uang tunai kepada masyarakat rawan menimbulkan masalah, khususnya masalah sosial dalam pembagian tersebut.
"Namanya kita dibagikan uang tunai, saya bagikan ke anda (wartawan), bagaimana? Ini cara-cara pembagian harus diperhatikan, pengawasan itu juga harus diperhatikan termasuk siapa penerimanya, karena itu kami ingin mengawasinya."
"Karena APBN-P ini kan sudah menjadi undang-undang, jadi tugas kita tinggal mengawasi di DPR ini," tegasnya.
Sebelumnya, DPR RI telah mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN-P) Tahun 2013 yang salah satu pasalnya ialah pengurangan subsidi BBM.
Dalam keputusan yang diambil pada rapat paripurna ini disetujui oleh lima fraksi yakni Partai Demokrat, PKB, PPP, Partai Golkar, PAN. Sementara empat fraksi lainnya yaitu Partai Hanura, Partai Gerindra, PKS, dan PDI Perjuangan menolak rancangan tersebut.
Dengan hasil itu, pemerintah berjanji akan mengeluarkan kompensasi dengan memberikan bantuan tunai senilai Rp150 ribu selama empat bulan.
(kri)
