Ada kepentingan politik di balik persetujuan RAPBNP
Ada kepentingan politik di balik persetujuan RAPBNP
A
A
A
Sindonews.com - Pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2013 di DPR RI disinyalir sarat dengan deal-deal. Aroma bagi-bagi jatah anggaran terjadi sejak dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar).
Kooordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi mengatakan, Banggar bukanlah ruang kosong. Artinya, ada kepentingan politik di sana. "Jadi ketok palu RAPBN itu, dan ada anggota yang menyetujuinya itu tidak gratis," tukas Uchok Selasa (18/6/2013).
Menurut Uchok, persetujuan RAPBN P jelas-jelas bukan kepetningan untuk rakyat, hal itu bisa dilihat postur APBN yang kental untuk mempersiapkan Pemilu 2014.
Sebelumnya, rapat paripurna DPR RI mengenai RAPBNP Tahun 2013 telah selesai dilaksanakan, dalam putusan yang menggunakan mekanisme voting, DPR RI sepakan untuk menyetujui perubahan itu dan adanya kenaikan BBM bersubsidi.
"338 menerima RAPBNP dan 181 menolak RAPBNP," kata Pimpinan Sidang, Marzuki Alie, di Gedung DPR RI, Senin 17 Juni 2013.
Kooordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi mengatakan, Banggar bukanlah ruang kosong. Artinya, ada kepentingan politik di sana. "Jadi ketok palu RAPBN itu, dan ada anggota yang menyetujuinya itu tidak gratis," tukas Uchok Selasa (18/6/2013).
Menurut Uchok, persetujuan RAPBN P jelas-jelas bukan kepetningan untuk rakyat, hal itu bisa dilihat postur APBN yang kental untuk mempersiapkan Pemilu 2014.
Sebelumnya, rapat paripurna DPR RI mengenai RAPBNP Tahun 2013 telah selesai dilaksanakan, dalam putusan yang menggunakan mekanisme voting, DPR RI sepakan untuk menyetujui perubahan itu dan adanya kenaikan BBM bersubsidi.
"338 menerima RAPBNP dan 181 menolak RAPBNP," kata Pimpinan Sidang, Marzuki Alie, di Gedung DPR RI, Senin 17 Juni 2013.
(lns)
Explore More