PKS pasrahkan nasib 3 menterinya ke SBY
Selasa, 18 Juni 2013 - 03:01 WIB
PKS pasrahkan nasib 3 menterinya ke SBY
A
A
A
Sindonews.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyerahkan sepenuhnya nasib dan posisi tiga menterinya yang duduk di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
SBY sebagai pemimpin koalisi memiliki kewenangan untuk menentukan nasib tiga menteri dari PKS itu. Akan tetap bertahan atau akan diberhentikan menyusul tidak sejalannya PKS dengan kebijakan yang diambil pemerintah terkait kenaikan harga BBM.
"Sekali lagi persoalan menteri kader PKS hak prerogatif Presiden terkait hal itu. Kami sudah perjuangkan konstituen tentu soal menteri kita serahkan ke SBY saya yakin bijak, tentu presiden akan mempertimbangkan secara bijak," kata Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2013).
Seperti diketahui, PKS satu-satunya partai koalisi yang menolak kenaikan harga BBM dengan tidak menyetujui RAPBN 2013.
Padahal, semua parpol koalisi ikut mendukung rencana kenaikan harga BBM sekaligus kompensasi BLSM.
Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim mengatakan, penolakan PKS itu bukan sebagai cara menarik simpati masyarakat, melainkan murni memperjuangkan nasib rakyat.
"Saya kira tidak demikian, kami disumpah untuk memperjuangkan kosntituen kami, terlepas apa hasilnya itu merupakan proses demokrasi dan telah dilakukan di DPR ini dan keputusan diambil kita hargai," kata Abdul Hakim.
SBY sebagai pemimpin koalisi memiliki kewenangan untuk menentukan nasib tiga menteri dari PKS itu. Akan tetap bertahan atau akan diberhentikan menyusul tidak sejalannya PKS dengan kebijakan yang diambil pemerintah terkait kenaikan harga BBM.
"Sekali lagi persoalan menteri kader PKS hak prerogatif Presiden terkait hal itu. Kami sudah perjuangkan konstituen tentu soal menteri kita serahkan ke SBY saya yakin bijak, tentu presiden akan mempertimbangkan secara bijak," kata Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2013).
Seperti diketahui, PKS satu-satunya partai koalisi yang menolak kenaikan harga BBM dengan tidak menyetujui RAPBN 2013.
Padahal, semua parpol koalisi ikut mendukung rencana kenaikan harga BBM sekaligus kompensasi BLSM.
Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim mengatakan, penolakan PKS itu bukan sebagai cara menarik simpati masyarakat, melainkan murni memperjuangkan nasib rakyat.
"Saya kira tidak demikian, kami disumpah untuk memperjuangkan kosntituen kami, terlepas apa hasilnya itu merupakan proses demokrasi dan telah dilakukan di DPR ini dan keputusan diambil kita hargai," kata Abdul Hakim.
(lns)
