Kontra dengan Pemerintah, sikap PKS cenderung oportunis
Minggu, 16 Juni 2013 - 20:00 WIB
Kontra dengan Pemerintah, sikap PKS cenderung oportunis
A
A
A
Sindonews.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu partai koalisi yang berlawanan sikap dengan pemerintah terkait wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Atas sikapnya tersebut, PKS-pun diharapkan bisa introspeksi diri.
"PKS itu partai pemerintah dan tiga menterinya di kabinet. Kalau dia berbuat seperti ini sudah naif betul. Ini yang tidak kita setuju. Kita bukan menghujat PKS, tapi PKS harus introspeksi diri dan seperti ini tidak bagus. Sangat kelihatan kecenderungan oportunisme dari PKS," kata Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro di Gallery Cafe, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (16/6/2013).
Siti pun menilai apa yang dilakukan PKS saat ini ialah menjalankan politik dua kaki, yakni di satu sisi tetap berada di dalam Sekretariat Gabungan (Setgab), namun mereka menolak kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah.
"Iya boleh beralasan, tapi PKS harus meninggalkan koalisi. Jadi di koalisi itu ada code of cunduct. Di situ sangat jelas bagi partai yang tidak sepaham seharusnya keluar."
"Jadi harus seperti itu. Dan jangan bermain di dua kaki. Ini menciptakan demokrasi tak terukur. Demokrasi itu diwarnai uncertainty. Itu yang tidak boleh," sambungnya.
Wanita yang akrab disapa Wiwieq ini pun menolak jika sikap PKS senada dengan sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga menolak kenaikan BBM bersubdsidi.
"Posisi PDIP jelas tidak apa-apa. Karena PDIP memang harus mengkritisi dan mengawasi kebijakan yang dilakukan pemerintah," pungkasnya.
"PKS itu partai pemerintah dan tiga menterinya di kabinet. Kalau dia berbuat seperti ini sudah naif betul. Ini yang tidak kita setuju. Kita bukan menghujat PKS, tapi PKS harus introspeksi diri dan seperti ini tidak bagus. Sangat kelihatan kecenderungan oportunisme dari PKS," kata Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro di Gallery Cafe, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (16/6/2013).
Siti pun menilai apa yang dilakukan PKS saat ini ialah menjalankan politik dua kaki, yakni di satu sisi tetap berada di dalam Sekretariat Gabungan (Setgab), namun mereka menolak kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah.
"Iya boleh beralasan, tapi PKS harus meninggalkan koalisi. Jadi di koalisi itu ada code of cunduct. Di situ sangat jelas bagi partai yang tidak sepaham seharusnya keluar."
"Jadi harus seperti itu. Dan jangan bermain di dua kaki. Ini menciptakan demokrasi tak terukur. Demokrasi itu diwarnai uncertainty. Itu yang tidak boleh," sambungnya.
Wanita yang akrab disapa Wiwieq ini pun menolak jika sikap PKS senada dengan sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga menolak kenaikan BBM bersubdsidi.
"Posisi PDIP jelas tidak apa-apa. Karena PDIP memang harus mengkritisi dan mengawasi kebijakan yang dilakukan pemerintah," pungkasnya.
(rsa)
