Ini alasan PKS tolak kenaikan harga BBM
Minggu, 16 Juni 2013 - 13:14 WIB
Ini alasan PKS tolak kenaikan harga BBM
A
A
A
Sindonews.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara tegas menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Hal ini pun akan mereka sampaikan saat sidang paripurna Senin 17 Juni 2013, besok.
Salah satu alasan mereka menolak adalah dampak kenaikan harga BBM yang dinilai akan mendorong inflasi di atas 7,76 persen. Maka itu, kenaikan BBM dinilai menjadi kebijakan yang berpotensi melemahkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Menaikkan BBM di masa seperti ini akan berisiko pada inflasi, dan selanjutnya dapat dipastikan perekonomian Indonesia akan melambat,” kata anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi PKS, Yudi Widiana Adia, melalui siaran pers, Minggu (16/6/2013).
Tak hanya itu, kata dia, kenaikan harga BBM bersubsidi juga dinilai tak di momentum yang tepat. Dimana, masyarakat Indonesia dalam waktu dekat dipusingkan dengan biaya masuk sekolah anak, Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.
"Lebaran dan juga masa penerimaan anak sekolah, yang kesemuanya membutuhkan biaya belanja yang tidak kecil," terangnya.
Oleh karena, Yudi menegaskan, PKS konsisten menolak kenaikan BBM yang saat ini hanya akan memberatkan keadaan ekonomi rakyat. “Disinilah Pemerintah kurang cermat dalam menghitung dampak kenaikan BBM yang seperti efek domino dapat meruntuhkan sendi-sendi perekonomian Indonesia,” jelasnya.
Yudi juga menyayangkan pemerintah dalam menjalankan APBN 2013 tidak cukup sesuai dengan harapan sehingga terjadi perombakan seluruh asumsi makro, penurunan drastis target penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak migas.
“Ini masih ditambah kesalahan manajemen pengelolaan energi dan kegagalan program pengendalian volume BBM bersubsidi."
“Berbagai alternatif telah ditawarkan untuk menutup defisit neraca, PKS yakin harga BBM tidak perlu naik dan bantuan untuk rakyat tetap bisa berjalan,” sambungnya.
Salah satu alasan mereka menolak adalah dampak kenaikan harga BBM yang dinilai akan mendorong inflasi di atas 7,76 persen. Maka itu, kenaikan BBM dinilai menjadi kebijakan yang berpotensi melemahkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Menaikkan BBM di masa seperti ini akan berisiko pada inflasi, dan selanjutnya dapat dipastikan perekonomian Indonesia akan melambat,” kata anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi PKS, Yudi Widiana Adia, melalui siaran pers, Minggu (16/6/2013).
Tak hanya itu, kata dia, kenaikan harga BBM bersubsidi juga dinilai tak di momentum yang tepat. Dimana, masyarakat Indonesia dalam waktu dekat dipusingkan dengan biaya masuk sekolah anak, Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.
"Lebaran dan juga masa penerimaan anak sekolah, yang kesemuanya membutuhkan biaya belanja yang tidak kecil," terangnya.
Oleh karena, Yudi menegaskan, PKS konsisten menolak kenaikan BBM yang saat ini hanya akan memberatkan keadaan ekonomi rakyat. “Disinilah Pemerintah kurang cermat dalam menghitung dampak kenaikan BBM yang seperti efek domino dapat meruntuhkan sendi-sendi perekonomian Indonesia,” jelasnya.
Yudi juga menyayangkan pemerintah dalam menjalankan APBN 2013 tidak cukup sesuai dengan harapan sehingga terjadi perombakan seluruh asumsi makro, penurunan drastis target penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak migas.
“Ini masih ditambah kesalahan manajemen pengelolaan energi dan kegagalan program pengendalian volume BBM bersubsidi."
“Berbagai alternatif telah ditawarkan untuk menutup defisit neraca, PKS yakin harga BBM tidak perlu naik dan bantuan untuk rakyat tetap bisa berjalan,” sambungnya.
(rsa)
