Salah strategi, PKS bisa jadi parpol gurem di 2014
Sabtu, 15 Juni 2013 - 05:37 WIB
Salah strategi, PKS bisa jadi parpol gurem di 2014
A
A
A
Sindonews.com - Genderang perang sudah ditabuh oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melawan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono. Hal ini ditunjukkan dengan konsisten menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar (BBM).
Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi mengatakan, wacana kenaikan BBM menjadi pertaruhan politik yang menentukan masa depan PKS. Pemilu 2014 bagi PKS adalah perjudian terakhir apakah akan tetap berada di elite politik Indonesia atau terlempar ke barisan parpol medioker.
"Karenanya isu kenaikan BBM harus menjadi titik bidik untuk menarik simpati kader dan simpatisan lainnya untuk tetap menjadikan PKS sebagai tempat menyalurkan aspirasi politiknya," ujarnya melalui sambungan telepon kepada Sindonews, Jumat (14/6/2013) malam.
Ia melanjutkan, sikap PKS menunjukkan berkembangnya praktik politik yang menegasikan etika dan kesantunan politik sebagai pondasi bagi penguatan demokrasi di Indonesia.
"Upaya PKS untuk melakukan split berbeda dengan partai koalisi lainnya dan pemerintahan, mencerminkan bahwa pelanggaran etika dan kesantunan politik telah begitu mengkhawatirkan. Setidaknya bila melihat rekam jejak PKS sebagai partai agama," jelasnya.
Ia menambahkan, apa yang dipraktikkan PKS membuat terbangunnya paradigma politik yang jauh dari keinginan untuk mengkonstruksi penguatan demokrasi di Indonesia dalam praktik keseharian. Kondisi itu justru membuat masyarakat semakin jengah melihat dunia perpolitikan di tanah air.
"Tak heran apabila publik rindu figur yang sederhana tanpa embel-embel agama dan ideologi tertentu, selama mau bekerja untuk rakyat maka publik akan mendukung hal tersebut," pungkasnya.
Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi mengatakan, wacana kenaikan BBM menjadi pertaruhan politik yang menentukan masa depan PKS. Pemilu 2014 bagi PKS adalah perjudian terakhir apakah akan tetap berada di elite politik Indonesia atau terlempar ke barisan parpol medioker.
"Karenanya isu kenaikan BBM harus menjadi titik bidik untuk menarik simpati kader dan simpatisan lainnya untuk tetap menjadikan PKS sebagai tempat menyalurkan aspirasi politiknya," ujarnya melalui sambungan telepon kepada Sindonews, Jumat (14/6/2013) malam.
Ia melanjutkan, sikap PKS menunjukkan berkembangnya praktik politik yang menegasikan etika dan kesantunan politik sebagai pondasi bagi penguatan demokrasi di Indonesia.
"Upaya PKS untuk melakukan split berbeda dengan partai koalisi lainnya dan pemerintahan, mencerminkan bahwa pelanggaran etika dan kesantunan politik telah begitu mengkhawatirkan. Setidaknya bila melihat rekam jejak PKS sebagai partai agama," jelasnya.
Ia menambahkan, apa yang dipraktikkan PKS membuat terbangunnya paradigma politik yang jauh dari keinginan untuk mengkonstruksi penguatan demokrasi di Indonesia dalam praktik keseharian. Kondisi itu justru membuat masyarakat semakin jengah melihat dunia perpolitikan di tanah air.
"Tak heran apabila publik rindu figur yang sederhana tanpa embel-embel agama dan ideologi tertentu, selama mau bekerja untuk rakyat maka publik akan mendukung hal tersebut," pungkasnya.
(kri)
