PKS dagelan politik yang tak patut direspon SBY
Sabtu, 15 Juni 2013 - 06:34 WIB
PKS dagelan politik yang tak patut direspon SBY
A
A
A
Sindonews.com - Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi menilai apa yang dipertontonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengambil sikap bertentangan dengan pemerintah jauh dari kesantunan. Alih-alih mendulang citra positif di mata publik, PKS justru terkesan sangat pragmatis.
"Langkah PKS dengan memposisikan berbeda namun masih butuh akses politik dan kekuasaan menjadi cermin bagaimana sistem politik dan demokrasi yang tengah dibangun, hanya sekedar untuk mencapai kepentingan kelompok tanpa mengindahkan etika dan kesantunan politik," ujarnya melalui sambungan telepon kepada Sindonews, Jumat (14/6/2013) malam.
Tak heran, lanjut Muradi, apabila SBY menangkap sinyal PKS sebagai sebuah dagelan politik yang tak patut direspon. Sebab, SBY tahu benar apabila direspon secara negatif misalnya dengan memberhentikan tiga menteri PKS maka akan berimplikasi positif bagi penguatan partai berbasis Islam ini pada Pemilu 2014.
"Saya kira langkah yang diambil SBY sudah tepat, tak perlu memberikan respon apapun terkait strategi yang dimainkan PKS. Yang berkomentar cukup orang-orang di bawahnya. Jika SBY berkomentar yang diuntungkan justru PKS," tandasnya.
Dijelaskannya, SBY dan Sekretariat Gabungan (Setgab) tampaknya memahami benar langkah PKS sebagai bagian dari fight back atas langkah KPK yang memproses elite politiknya dengan tuduhan pencucian uang, korupsi dan perempuan.
Karenanya, politik tarik ulur yang dilakukan SBY dan Setgab terhadap penyikapan atas langkah PKS untuk menolak kenaikan BBM sebagai bagian strategi.
"SBY ingin tetap memposisikan PKS tidak lebih baik, dengan mengambil keuntungan dari kebijakan SBY untuk menaikkan BBM."
"SBY, Setgab maupun PKS sadar benar bahwa genderang yang mereka mainkan tidak akan berirama baik dan tidak ada penarinya apabila masing-masing dari mereka tidak meresponnya secara negatif atas apa yang mereka mainkan," sambungnya.
"Langkah PKS dengan memposisikan berbeda namun masih butuh akses politik dan kekuasaan menjadi cermin bagaimana sistem politik dan demokrasi yang tengah dibangun, hanya sekedar untuk mencapai kepentingan kelompok tanpa mengindahkan etika dan kesantunan politik," ujarnya melalui sambungan telepon kepada Sindonews, Jumat (14/6/2013) malam.
Tak heran, lanjut Muradi, apabila SBY menangkap sinyal PKS sebagai sebuah dagelan politik yang tak patut direspon. Sebab, SBY tahu benar apabila direspon secara negatif misalnya dengan memberhentikan tiga menteri PKS maka akan berimplikasi positif bagi penguatan partai berbasis Islam ini pada Pemilu 2014.
"Saya kira langkah yang diambil SBY sudah tepat, tak perlu memberikan respon apapun terkait strategi yang dimainkan PKS. Yang berkomentar cukup orang-orang di bawahnya. Jika SBY berkomentar yang diuntungkan justru PKS," tandasnya.
Dijelaskannya, SBY dan Sekretariat Gabungan (Setgab) tampaknya memahami benar langkah PKS sebagai bagian dari fight back atas langkah KPK yang memproses elite politiknya dengan tuduhan pencucian uang, korupsi dan perempuan.
Karenanya, politik tarik ulur yang dilakukan SBY dan Setgab terhadap penyikapan atas langkah PKS untuk menolak kenaikan BBM sebagai bagian strategi.
"SBY ingin tetap memposisikan PKS tidak lebih baik, dengan mengambil keuntungan dari kebijakan SBY untuk menaikkan BBM."
"SBY, Setgab maupun PKS sadar benar bahwa genderang yang mereka mainkan tidak akan berirama baik dan tidak ada penarinya apabila masing-masing dari mereka tidak meresponnya secara negatif atas apa yang mereka mainkan," sambungnya.
(kri)
