BPK: Anggaran bansos meningkat jelang pemilu

Sindonews.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) kepada DPR RI dan Presiden, dengan memberikan opini wajar dengan pengecualian.

Anggota BPK Ali Masykur Musa mengatakan, salah satu yang di kecualikan dan siginifikan mempengaruhinya adalah masalah bantuan sosial (bansos). Hasil temuan BPK menyebutkan belanja bansos sebesar Rp1,91 triliun masih mengendap di rekening penampungan kementerian negara/lembaga, dan tidak disetor ke kas negara.

Selain itu penggunaan belanja bansos sebesar Rp269,98 miliar tidak sesuai dengan sasaran. "Besarnya nilai temuan tersebut menunjukan adanya keteledoran penggunaan anggaran oleh pemerintah pusat atau daerah yang cenderung digunakan tidak sesuai dengan kepentingan rakyat kecil", kata Ali Masykur, di sela-sela memberikan kuliah umum di Universitas Hasanudin, Makasar, Jumat (14/6/2013).

Selain ceroboh menggunakan anggaran belanja Bansos, Ali MAsykur juga menengarai jumlah anggaran bansos setiap tahunnya meningkat, apa lagi saat jelang pilkada dan pemilu. "Ini tidak bisa dipungkiri bahwa bansos berkaitan dengan ritme politik", ucap Ali Masykur.

Karena itu dia menyarankan agar belanja bansos dipangkas dan selanjutnya menjadi belanja modal masing-masing kementerian/lembaga atau Pemda. "Penggunaan anggaran bansos seakan menjadi dewa penolong terhadap rakyatnya, padahal itu uang rakyat," tukasnya.

Seperti yang dilaporkan BPK, bansos meningkat tajam dari Rp57 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp75,6 triliun pada tahun 2012. Kriteria bansos, lanjut dia, seharusnya hanya untuk menanggulangi risiko sosial misalnya rakyat miskin di sektor petani, nelayan, dan buruh sektor informal.