Demokrat tuding PKS berupaya alihkan isu kasus daging
Kamis, 13 Juni 2013 - 21:44 WIB
Demokrat tuding PKS berupaya alihkan isu kasus daging
A
A
A
Sindonews.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai sedang berusaha mati-matian mengalihkan isu korupsi suap impor daging yang sedang dihadapi saat ini. Terlebih ketika ada informasi mengenai keterlibatan Presiden PKS Anis Matta dan juga Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin di dalamnya.
“Bisa juga PKS saat ini sedang melakukan pengalihan isu seperti kasus korupsi LHI dalam kasus suap impor daging,“ kata Waskjen Partai Demokrat Andi Nurpati kepada wartawan di Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Ia berpendapat, langkah PKS untuk menaikkan pencitraan sekaligus pengalihan isu itu karenaa sudah kehabisan akal. Kendati begitu, mantan komisioner KPU itu berpendapat hal tersebut merupakan sesuatu yang lumrah di dunia politik.
"Memang kalau dari segi politik adalah kekuasaan. Namanya politik hari ini bisa A besok bisa B. Sekarang setuju besok bisa enggak. Dalam politik semua bisa terjadi," ungkapnya.
Meskipun begitu, Andi pesimis langkah pencitraan yang dilakukan PKS tidak akan berhasil. Menurutnya, sebanyak 65 persen masyarakat Indonesia tidak menyukai sikap PKS yang menolak BBM.
"Itu citra negatifnya PKS. Masyarakat banyak yang bilang, bagi yang tidak butuh BBM, seperti tukang becak yang naik sepeda, kami lebih menerima kompensasi karena tidak membutuhkan BBM," jelasnya.
Ditambahkan Andi, SBY bisa saja mengeluarkan PKS dari koalisi dan kabinet. Namun, pilihan itu urung dilakukan karena khawatir akan diplintir oleh PKS dengan mengaku seolah-olah sudah dizalimi.
"Kami pertama koalisi kok sekarang enggak dihargai karena perbedaan pendapat," terangnya.
Lebih jauh, dia meyakini PKS akan menyebarkan isu bahwa mereka sudah diperlakukan tidak adil oleh Presiden SBY dan partai koalisi lainnya karena diberikan sanksi. Padahal, sanksi adalah konsekuensi dari sikap politik PKS yang tidak memiliki etika dalam berkoalisi.
"Dia nanti akan membuat cerita lagi seolah-olah dia ditendang dari koalisi. Itu kira-kira wacana yang akan diciptakan oleh PKS," pungkasnya.
“Bisa juga PKS saat ini sedang melakukan pengalihan isu seperti kasus korupsi LHI dalam kasus suap impor daging,“ kata Waskjen Partai Demokrat Andi Nurpati kepada wartawan di Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Ia berpendapat, langkah PKS untuk menaikkan pencitraan sekaligus pengalihan isu itu karenaa sudah kehabisan akal. Kendati begitu, mantan komisioner KPU itu berpendapat hal tersebut merupakan sesuatu yang lumrah di dunia politik.
"Memang kalau dari segi politik adalah kekuasaan. Namanya politik hari ini bisa A besok bisa B. Sekarang setuju besok bisa enggak. Dalam politik semua bisa terjadi," ungkapnya.
Meskipun begitu, Andi pesimis langkah pencitraan yang dilakukan PKS tidak akan berhasil. Menurutnya, sebanyak 65 persen masyarakat Indonesia tidak menyukai sikap PKS yang menolak BBM.
"Itu citra negatifnya PKS. Masyarakat banyak yang bilang, bagi yang tidak butuh BBM, seperti tukang becak yang naik sepeda, kami lebih menerima kompensasi karena tidak membutuhkan BBM," jelasnya.
Ditambahkan Andi, SBY bisa saja mengeluarkan PKS dari koalisi dan kabinet. Namun, pilihan itu urung dilakukan karena khawatir akan diplintir oleh PKS dengan mengaku seolah-olah sudah dizalimi.
"Kami pertama koalisi kok sekarang enggak dihargai karena perbedaan pendapat," terangnya.
Lebih jauh, dia meyakini PKS akan menyebarkan isu bahwa mereka sudah diperlakukan tidak adil oleh Presiden SBY dan partai koalisi lainnya karena diberikan sanksi. Padahal, sanksi adalah konsekuensi dari sikap politik PKS yang tidak memiliki etika dalam berkoalisi.
"Dia nanti akan membuat cerita lagi seolah-olah dia ditendang dari koalisi. Itu kira-kira wacana yang akan diciptakan oleh PKS," pungkasnya.
(kri)
