KPK klaim fokus cegah korupsi pangan dan tambang
Kamis, 13 Juni 2013 - 12:59 WIB
KPK klaim fokus cegah korupsi pangan dan tambang
A
A
A
Sindonews.com - Hari ini Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkoordinasi mengenai pupuk dan gas.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, road map KPK yang masuk dalam cluster nasional adalah ketahanan pangan dan ketahanan energi. Maka KPK berkonsentrasi melakukan pencegahan supaya tidak terjadi tindak menimbulkan kerugian negara.
"konsentrasi kita di bidang pencegahan bekerja sama dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) prioritasnya adalah ketahanan pangan dan pertambangan," ujar Bambang, di KPK, Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Bambang menjelaskan, pemerintah juga berkonsentrasi dalam dua bidang tersebut, maka butuh konsolidasi mengenai isu krusial mengenai pencegahan eksploitasi anggaran pupuk dan gas dengan melakukan diskusi secara intensif.
"Pendirian pabrik pupuk tidak mungkin kalau tidak ada pasokan gas, karena itu kita undang Menko, teman-teman yang berkaitan dengan industri pupuk dan yang bergerak di insdustri gas," kata Bambang.
Lebih jauh mantan pengacara LPS ini menuturkan, salah satu fungsi KPK adalah meminimalisir potensi kerugian dengan cara melakukan pencegahan.
Dalam pertemuan Hatta dan Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, tidak ada pembahasan mengenai adanya dugaan kerugian negara, pasalnya hanya mereview di bidang pecegahan supaya tidak menimbulkan potensi kerugian.
"Sekarang isunya masih lebih membangun pencegahan. Jadi menurut saya ini salah satu pencegahan yang fundamental," pungkasnya.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, road map KPK yang masuk dalam cluster nasional adalah ketahanan pangan dan ketahanan energi. Maka KPK berkonsentrasi melakukan pencegahan supaya tidak terjadi tindak menimbulkan kerugian negara.
"konsentrasi kita di bidang pencegahan bekerja sama dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) prioritasnya adalah ketahanan pangan dan pertambangan," ujar Bambang, di KPK, Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Bambang menjelaskan, pemerintah juga berkonsentrasi dalam dua bidang tersebut, maka butuh konsolidasi mengenai isu krusial mengenai pencegahan eksploitasi anggaran pupuk dan gas dengan melakukan diskusi secara intensif.
"Pendirian pabrik pupuk tidak mungkin kalau tidak ada pasokan gas, karena itu kita undang Menko, teman-teman yang berkaitan dengan industri pupuk dan yang bergerak di insdustri gas," kata Bambang.
Lebih jauh mantan pengacara LPS ini menuturkan, salah satu fungsi KPK adalah meminimalisir potensi kerugian dengan cara melakukan pencegahan.
Dalam pertemuan Hatta dan Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, tidak ada pembahasan mengenai adanya dugaan kerugian negara, pasalnya hanya mereview di bidang pecegahan supaya tidak menimbulkan potensi kerugian.
"Sekarang isunya masih lebih membangun pencegahan. Jadi menurut saya ini salah satu pencegahan yang fundamental," pungkasnya.
(lal)
