Cegah koalisi pecah, SBY & PKS perlu bertemu
Kamis, 13 Juni 2013 - 09:10 WIB
Cegah koalisi pecah, SBY & PKS perlu bertemu
A
A
A
Sindonews.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai memiliki posisi strategis dalam koalisi Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Untuk itu, sebaiknya SBY mempertimbangkan kembali jika ingin mengeluarkan PKS dari Sekretariat Gabungan (Setgab).
"Harus diingat, PKS bukan berkoalisi dengan Partai Demokrat atau partai lainnya di dalam Setgab, PKS hanya berkoalisi dengan SBY," kata pengamat politik dari Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis), Sugiyanto saat dihubungi Sindonews, Kamis (13/6/2013).
"SBY harus melakukan pendekatan secara apik ke PKS, tentu ada sebab musababnya PKS bisa bermanuver seperti ini, melalui pendekatan pribadi, pendekatan itu bisa ada solusinya. Dibandingkan mengambil langkah ekstrim (mengeluarkan PKS dari Setgab)," sambungnya.
Sebelumnya Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS, Fahri Hamzah mengaku mendapatkan bocoran, bahwa PKS telah dikeluarkan dari koalisi di Setgab. Menurut Fahri, informasi itu didapatkan dari salah seorang menteri dari PKS melalui sumber dari istana pada pertengahan pekan lalu.
"Apa yang terjadi dalam pekan-pekan ini. Jadi memang pertengahan pekan lalu, seseorang dari pihak istana sudah memberitahukan kepada salah seorang menteri PKS bahwa PKS sudah dikeluarkan dari koalisi atau Setgab," kata Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu 12 Juni 2013.
Masih dari bocoran itu, lanjut Fahri, Presiden SBY akan mengirimkan surat resmi pemberhentian PKS dari koalisi. "Presiden SBY akan menulis surat secara resmi kepada partai tentang pemberitahuan itu. Itu kira-kira pertengahan pekan lalu," tukasnya.
"Mereka janjinya kasih suratnya hari Sabtu. Nah sampai hari Senin malam, surat itu kami tidak terima," sambungnya.
"Harus diingat, PKS bukan berkoalisi dengan Partai Demokrat atau partai lainnya di dalam Setgab, PKS hanya berkoalisi dengan SBY," kata pengamat politik dari Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis), Sugiyanto saat dihubungi Sindonews, Kamis (13/6/2013).
"SBY harus melakukan pendekatan secara apik ke PKS, tentu ada sebab musababnya PKS bisa bermanuver seperti ini, melalui pendekatan pribadi, pendekatan itu bisa ada solusinya. Dibandingkan mengambil langkah ekstrim (mengeluarkan PKS dari Setgab)," sambungnya.
Sebelumnya Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS, Fahri Hamzah mengaku mendapatkan bocoran, bahwa PKS telah dikeluarkan dari koalisi di Setgab. Menurut Fahri, informasi itu didapatkan dari salah seorang menteri dari PKS melalui sumber dari istana pada pertengahan pekan lalu.
"Apa yang terjadi dalam pekan-pekan ini. Jadi memang pertengahan pekan lalu, seseorang dari pihak istana sudah memberitahukan kepada salah seorang menteri PKS bahwa PKS sudah dikeluarkan dari koalisi atau Setgab," kata Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu 12 Juni 2013.
Masih dari bocoran itu, lanjut Fahri, Presiden SBY akan mengirimkan surat resmi pemberhentian PKS dari koalisi. "Presiden SBY akan menulis surat secara resmi kepada partai tentang pemberitahuan itu. Itu kira-kira pertengahan pekan lalu," tukasnya.
"Mereka janjinya kasih suratnya hari Sabtu. Nah sampai hari Senin malam, surat itu kami tidak terima," sambungnya.
(maf)
