3 menteri PKS bisa munculkan masalah baru bagi SBY
Kamis, 13 Juni 2013 - 08:16 WIB
3 menteri PKS bisa munculkan masalah baru bagi SBY
A
A
A
Sindonews.com - Posisi tiga menteri yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dinilai akan menambah masalah bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), jika PKS benar dikeluarkan dari koalisi Sekretariat Gabungan (Setgab).
Pengamat politik dari Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis), Sugiyanto mengatakan, tiga jatah menteri PKS, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
"Namun, meski para menteri itu bagian dari PKS, bisa saja, para menteri atau dari PKS sendiri bisa mengeluarkan pernyataan bahwa para menteri itu bukan lagi bagian dari PKS sejak menjadi menteri," kata Sugiyanto saat dihubungi Sindonews, Kamis (13/6/2013).
Lebih lanjut Sugiyanto mengatakan, dengan adanya permasalahan ini, tentunya menambah panjang polemik yang terjadi antara PKS dengan Presiden SBY. "Ini akan menjadi semakin rumit. Karena akan banyak pergerakan-pergerakan politik jika benar PKS ditendang dari koalisi," pungkasnya.
Sebelumnya Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS, Fahri Hamzah mengaku mendapatkan bocoran, bahwa PKS telah dikeluarkan dari koalisi di Setgab. Menurut Fahri, informasi itu didapatkan dari salah seorang menteri dari PKS melalui sumber dari istana pada pertengahan pekan lalu.
"Apa yang terjadi dalam pekan-pekan ini. Jadi memang pertengahan pekan lalu, seseorang dari pihak istana sudah memberitahukan kepada salah seorang menteri PKS bahwa PKS sudah dikeluarkan dari koalisi atau Setgab," kata Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu 12 Juni 2013.
Masih dari bocoran itu, lanjut Fahri, Presiden SBY akan mengirimkan surat resmi pemberhentian PKS dari koalisi. "Presiden SBY akan menulis surat secara resmi kepada partai tentang pemberitahuan itu. Itu kira-kira pertengahan pekan lalu," tukasnya.
"Mereka janjinya kasih suratnya hari Sabtu. Nah sampai hari Senin malam, surat itu kami tidak terima," sambungnya.
Pengamat politik dari Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis), Sugiyanto mengatakan, tiga jatah menteri PKS, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
"Namun, meski para menteri itu bagian dari PKS, bisa saja, para menteri atau dari PKS sendiri bisa mengeluarkan pernyataan bahwa para menteri itu bukan lagi bagian dari PKS sejak menjadi menteri," kata Sugiyanto saat dihubungi Sindonews, Kamis (13/6/2013).
Lebih lanjut Sugiyanto mengatakan, dengan adanya permasalahan ini, tentunya menambah panjang polemik yang terjadi antara PKS dengan Presiden SBY. "Ini akan menjadi semakin rumit. Karena akan banyak pergerakan-pergerakan politik jika benar PKS ditendang dari koalisi," pungkasnya.
Sebelumnya Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS, Fahri Hamzah mengaku mendapatkan bocoran, bahwa PKS telah dikeluarkan dari koalisi di Setgab. Menurut Fahri, informasi itu didapatkan dari salah seorang menteri dari PKS melalui sumber dari istana pada pertengahan pekan lalu.
"Apa yang terjadi dalam pekan-pekan ini. Jadi memang pertengahan pekan lalu, seseorang dari pihak istana sudah memberitahukan kepada salah seorang menteri PKS bahwa PKS sudah dikeluarkan dari koalisi atau Setgab," kata Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu 12 Juni 2013.
Masih dari bocoran itu, lanjut Fahri, Presiden SBY akan mengirimkan surat resmi pemberhentian PKS dari koalisi. "Presiden SBY akan menulis surat secara resmi kepada partai tentang pemberitahuan itu. Itu kira-kira pertengahan pekan lalu," tukasnya.
"Mereka janjinya kasih suratnya hari Sabtu. Nah sampai hari Senin malam, surat itu kami tidak terima," sambungnya.
(maf)
