SBY rugi jika pecat PKS dari koalisi
Kamis, 13 Juni 2013 - 06:46 WIB
SBY rugi jika pecat PKS dari koalisi
A
A
A
Sindonews.com - Pihak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku mendapatkan bocoran, bahwa PKS telah dikeluarkan dari koalisi Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab).
Pengamat politik dari Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis), Sugiyanto mengatakan, jika SBY jadi mengeluarkan PKS dari koalisi, akan merugikan bagi SBY.
"Sangat merugikan SBY secara langsung, jika PKS dikeluarkan dari koalisi. Apalagi muncul desakan dikeluarkannya PKS dari koalisi muncul karena penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)," ucap Sugiyanto saat dihubungi Sindonews, Kamis (13/6/2013).
Lebih lanjut dia mengatakan, karena persoalan kenaikan BBM ini, harus diakui, sebagian besar masyarakat menolak, dan ini bisa memberikan keuntungan politik yang sangat besar bagi PKS.
"Karena bisa saja terulangnya peristiwa SBY terzalimi di pemerintahan Megawati(Soekarnoputri), terulang kepada PKS dan kalau dilakukan polling, sebagian besar masyarakat tidak mau BBM naik," pungkasnya.
Sementara, Juru Bicara (Jubir) Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengaku, tidak tahu siapa pihak Istana Kepresidenan yang telah membocorkan informasi mengenai PKS yang dikeluarkan dari koalisi partai pendukung pemerintah.
"Siapa yang dimaksud? Siapa? Kalau namanya tidak jelas, saya juga tidak bisa jawab," ujar Julian di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu 12 Juni 2013.
Saat dikonfirmasi bahwa Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Aljufri yang mendapat informasi nasib PKS di koalisi itu dari pihak Istana, Julian enggan menimpali secara detail. "Kalau ada pernyataan seperti itu, berarti dari yang bersangkutan," katanya.
Karena itu, pernyataan bahwa PKS telah tidak lagi di koalisi partai pendukung pemerintah bukan berasal dari Presiden SBY. "Itu bukan dari Bapak Presiden," tuturnya.
Pengamat politik dari Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis), Sugiyanto mengatakan, jika SBY jadi mengeluarkan PKS dari koalisi, akan merugikan bagi SBY.
"Sangat merugikan SBY secara langsung, jika PKS dikeluarkan dari koalisi. Apalagi muncul desakan dikeluarkannya PKS dari koalisi muncul karena penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)," ucap Sugiyanto saat dihubungi Sindonews, Kamis (13/6/2013).
Lebih lanjut dia mengatakan, karena persoalan kenaikan BBM ini, harus diakui, sebagian besar masyarakat menolak, dan ini bisa memberikan keuntungan politik yang sangat besar bagi PKS.
"Karena bisa saja terulangnya peristiwa SBY terzalimi di pemerintahan Megawati(Soekarnoputri), terulang kepada PKS dan kalau dilakukan polling, sebagian besar masyarakat tidak mau BBM naik," pungkasnya.
Sementara, Juru Bicara (Jubir) Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengaku, tidak tahu siapa pihak Istana Kepresidenan yang telah membocorkan informasi mengenai PKS yang dikeluarkan dari koalisi partai pendukung pemerintah.
"Siapa yang dimaksud? Siapa? Kalau namanya tidak jelas, saya juga tidak bisa jawab," ujar Julian di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu 12 Juni 2013.
Saat dikonfirmasi bahwa Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Aljufri yang mendapat informasi nasib PKS di koalisi itu dari pihak Istana, Julian enggan menimpali secara detail. "Kalau ada pernyataan seperti itu, berarti dari yang bersangkutan," katanya.
Karena itu, pernyataan bahwa PKS telah tidak lagi di koalisi partai pendukung pemerintah bukan berasal dari Presiden SBY. "Itu bukan dari Bapak Presiden," tuturnya.
(maf)
