KPK didesak usut korupsi sumber daya alam
Rabu, 12 Juni 2013 - 11:45 WIB
KPK didesak usut korupsi sumber daya alam
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak menangani kasus dugaan korupsi sumber daya alam yang marak terjadi.
Seruan tersebut disampaikan Koalisi Anti Mafia Hukum yang terdiri dari Walhi Sumsel, KBH Sumsel, JATAM Kaltim, Gemawan, Yayasan Titian, Seknas Walhi, ICW, TUK, Jatam, Sawit Watch, YLBHI, Elsam dan Pilnet.
Desakan tersebut dikarenakan tindakan korupsi pada sektor sumber daya alam dirasakan semakin mengerikan dan semakin meluas. Upaya perlawanan terhadap kejahatan ini yang dilakukan oleh penegak hukum dan pemerintah beserta jajarannya masih dinilai belum maksimal sehingga para mafia sumber daya alam masih merajalela.
“Berdasarkan hal tersebut, kami dari koalisi menuntut KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang sudah terjadi sedemikan rupa ini,“ kata juru bicara Koalisi Anti Mafia Hutan Tama S Langkun, saat menggelar konfrensi pers di Cikini, Jakarta, Rabu (12/6/2013).
Tama juga mengungkapkan, dari hasil investigasi mereka di tiga provinis yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan, pihaknya menemukan beberapa pelanggaran yang diduga berlanjut dengan tindakan korupsi.
“Proses yang kami lakukan selama hampir enam bulan, hasilnya ditemukan lima kasus korupsi pada sektor sumber daya alam,“ ungkapnya.
Tama pun menegaskan, pelanggaran yang berujung kepada korupsi itu pun terbagi atas 1 dugaan suap penerbitan izin pertambangan, 3 kasus dugaaan korupsi pada sektor perkebunan dan satu dugaan kasus korupsi pada sektor kehutanan.
“Dari lima kasus yang ada tersebut, ditemukan 1 kasus bermodus dugaan suap dengan besaran diperkirakan mencapai Rp 4 miliar,“ tegasnya.
Seruan tersebut disampaikan Koalisi Anti Mafia Hukum yang terdiri dari Walhi Sumsel, KBH Sumsel, JATAM Kaltim, Gemawan, Yayasan Titian, Seknas Walhi, ICW, TUK, Jatam, Sawit Watch, YLBHI, Elsam dan Pilnet.
Desakan tersebut dikarenakan tindakan korupsi pada sektor sumber daya alam dirasakan semakin mengerikan dan semakin meluas. Upaya perlawanan terhadap kejahatan ini yang dilakukan oleh penegak hukum dan pemerintah beserta jajarannya masih dinilai belum maksimal sehingga para mafia sumber daya alam masih merajalela.
“Berdasarkan hal tersebut, kami dari koalisi menuntut KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang sudah terjadi sedemikan rupa ini,“ kata juru bicara Koalisi Anti Mafia Hutan Tama S Langkun, saat menggelar konfrensi pers di Cikini, Jakarta, Rabu (12/6/2013).
Tama juga mengungkapkan, dari hasil investigasi mereka di tiga provinis yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan, pihaknya menemukan beberapa pelanggaran yang diduga berlanjut dengan tindakan korupsi.
“Proses yang kami lakukan selama hampir enam bulan, hasilnya ditemukan lima kasus korupsi pada sektor sumber daya alam,“ ungkapnya.
Tama pun menegaskan, pelanggaran yang berujung kepada korupsi itu pun terbagi atas 1 dugaan suap penerbitan izin pertambangan, 3 kasus dugaaan korupsi pada sektor perkebunan dan satu dugaan kasus korupsi pada sektor kehutanan.
“Dari lima kasus yang ada tersebut, ditemukan 1 kasus bermodus dugaan suap dengan besaran diperkirakan mencapai Rp 4 miliar,“ tegasnya.
(lal)
