Demokrat diminta tidak memberikan fatwa ke PKS

Sindonews.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta kepada Partai Demokrat untuk tidak menekan PKS keluar dari sekretariat gabungan (Setgab) partai politik koalisi pendukung Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ketua Fraksi PKS di DPR, Hidayat Nur Wahid menegaskan, Partai Demokrat bukan atas PKS di koalisi. "Kita tetap melakukan penolakan harga BBM, PKS tidak berkoalisi dengan Demokrat, Demokrat bukan atasan PKS tidak perlu Demokrat buat fatwa keluarkan PKS," ujar Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2013).

Anggota Komisi I DPR ini menuturkan, yang menentukan PKS untuk keluar dari koalisi atau tidak adalah kebijakan internal PKS. "Intinya kami menolak, apakah kita dalam koalisi atau tdak itu nanti," kata Hidayat.

Sementara itu, mengenai sikap kader PKS yang ada di Pemerintahan SBY dan mendukung rencana kenaikan harga BBM, Hidayat dapat memaklumi. Pasalnya, tugas menteri adalah mendukung kebijakan pemerintah.

"PKS adalah DPP, DPR ya fraksi, tak ada DPP dan fraksi yang berbeda. Ada menteri yang beda itu karena dia tugasnya membantu presiden," pungkasnya.