Petisi 28 kritisi kenaikan BBM & BLSM
Senin, 10 Juni 2013 - 17:12 WIB
Petisi 28 kritisi kenaikan BBM & BLSM
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Petisi 28 Haris Rusly mengatakan, seharusnya Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), belajar dari film musikal Evita Peron, terkait dengan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan wacana pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
Menurutnya, sepenggal kisahnya di dalam film tersebut, adalah ketika sang Nyonya Negara membagikan uang tunai kepada rakyat miskin, tujuannya agar rakyat tak melawan suaminya yang korup, diktator, dan menindas.
"Model peronisme tersebut kini dipakai World Bank dengan sejumlah modifikasi, diberlakukan di berbagai negara, Amerika Latin dan juga Indonesia. Model peronisme tersebut ditujukan untuk mengganti kebijakan subsidi kesejahteraan yang dinilai sebagai distorsi pasar, karena mengganggu bisnis kesehatan, bisnis pendidikan, bisnis minyak," kata Haris lewat rilisnya kepada Sindonews, Senin (10/6/2013).
Karena itu, dia menilai Pemerintahan SBY tak pernah ikhlas menolong rakyat dengan kebijakan BLSM. Bila pemerintah SBY ikhlas, maka subsidi harus diberlakukan kembali dan bersifat permanen, seperti yang berlaku di negara-negara kesejahteraan, tak bersifat sementara.
"Tujuan BLSM dipastikan semata untuk menolong eksistensi politik dan ekonomi dari rezim SBY-Parlemen, agar tetap berkuasa dan merampok uang rakyat," ungkapnya.
Menurutnya, sepenggal kisahnya di dalam film tersebut, adalah ketika sang Nyonya Negara membagikan uang tunai kepada rakyat miskin, tujuannya agar rakyat tak melawan suaminya yang korup, diktator, dan menindas.
"Model peronisme tersebut kini dipakai World Bank dengan sejumlah modifikasi, diberlakukan di berbagai negara, Amerika Latin dan juga Indonesia. Model peronisme tersebut ditujukan untuk mengganti kebijakan subsidi kesejahteraan yang dinilai sebagai distorsi pasar, karena mengganggu bisnis kesehatan, bisnis pendidikan, bisnis minyak," kata Haris lewat rilisnya kepada Sindonews, Senin (10/6/2013).
Karena itu, dia menilai Pemerintahan SBY tak pernah ikhlas menolong rakyat dengan kebijakan BLSM. Bila pemerintah SBY ikhlas, maka subsidi harus diberlakukan kembali dan bersifat permanen, seperti yang berlaku di negara-negara kesejahteraan, tak bersifat sementara.
"Tujuan BLSM dipastikan semata untuk menolong eksistensi politik dan ekonomi dari rezim SBY-Parlemen, agar tetap berkuasa dan merampok uang rakyat," ungkapnya.
(maf)
