Ketidakpastian

Kebuntuan terhadap penyelesaian masalah-masalah penting yang berdampak luas di ruang publik, ternyata bermuara kepada keraguan maupun ketidaktegasan pemimpin.

Pemimpin yang diberi kewenangan besar oleh rakyat untuk mengambil keputusan, tapi tidak mampu atau tidak berani mengambil keputusan akan sangat merugikan bangsa dan negara. Betapa publik sudah bertahun-tahun disandera masalah subsidi bahan bakar minyak (BBM). Ketidakpastian yang berlarut-larut ini karena pemerintah selalu melontarkan wacana-wacana yang hingga detik ini pun belum ada keputusannya.

Harga BBM bersubsidi ini mau dikemanakan, masyarakat dibuat semakin bingung. Menteri satu bilang BBM bersubsidi pasti naik, tapi kapan dan berapa naiknya masih belum ada kepastian. Pemerintah beralasan masih menunggu pembahasan APBN-P di DPR. Padahal sesungguhnya, pemerintah telah diberi kewenangan penuh untuk menaikkan atau menurunkan harga BBM bersubsidi jika diperlukan demi kepentingan perekonomian nasional.

Karena terlalu lama dalam ketidakpastian, yang berkembang luas adalah spekulasi-spekulasi yang justru mengancam perekonomian nasional. Harga-harga barang termasuk kebutuhan pokok sudah terlanjur naik, sementara pemerintah belum juga beranjak dari level wacana satu ke wacana lainnya. Sampai kapan kondisi ini dibiarkan? Mengapa pemerintah tidak mendengar jeritan masyarakat bawah akibat ketidakpastian problem BBM ini?

Bukankah pemerintah dipercaya untuk menanggung risiko atas keputusan yang akan mereka ambil? Lantas untuk apa kewenangan besar itu diberikan jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya? Maka tidak heran jika muncul anggapan bahwa ketidakpastian akibat keraguan pemerintah ini sudah kebablasan dan sulit untuk ditoleransi. Lantas apa yang terjadi?

Dalam kondisi serbabimbang dan galau ini, ketidakpercayaan dan penjelasan publik atas mandat yang diberikan kepada pemerintah SBY-Boediono sudah memasuki titik puncak. Mereka tidak peduli lagi atas wacana-wacana membosankan yang terus menerus diulang. Dan jika tidak terkendali, publik akan mengambil keputusan sendiri-sendiri untuk menuntaskan masalah BBM ini. Akibatnya fatal.

Kemarahan kolektif satu akan bertabrakan dengan kemarahan kolektif lain. Bentrok antarkelompok yang terkadang dipicu soal sepele adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ketidaktegasan itu. Aksi kekerasan dalam konflik horizontal makin meluas karena lagi-lagi ketidaktegasan aparat keamanan dan pemerintah. Ini menunjukkan betapa keraguan dan ketidaktegasan seorang pemimpin itu akibatnya sangatlah fatal.

Coba kita lihat kasus lain. Misalnya sikap mbalelo nya PKS sebagai anggota koalisi pendukung pemerintah. Dan perlawanan PKS terhadap kebijakan-kebijakan yang seharusnya di-back up total anggota koalisi itu. Tapi nyatanyan PKS santai-santai saja meski sudah beberapa kali “berkhianat”. Mengapa PKS tidak takut didepak dari kabinet mengingat tiga menteri di kabinet adalah partainya?

Jangan-jangan PKS sudah paham betul, pemegang otoritas di setgab koalisi tidak akan mendepaknya karena sejumlah pertimbangan. Ada kekhawatiran jika didepak dari kabinet, PKS akan menjadi partai yang teraniaya sehingga justru meraih simpati publik. Kita lihat kekesalan yang terpancar dari parpol anggota setgab lain terhadap perilaku PKS itu. Tapi lagi-lagi yang bisa mencopot PKS dari koalisi hanyalah Presiden SBY.

Jadi lagi-lagi ketidaktegasan itu menimbulkan problem serius di internal koalisi. Kita bayangkan berapa banyak masalah-masalah bangsa yang telah, sedang dan akan tersandera karena ketidaktegasan pemerintah ini.

Jadi jangan berharap Indonesia bisa maju kencang dengan semua potensi yang dimiliki. Justru akan jalan di tempat karena tersandera oleh ketidakpastian itu. Semoga pemerintah sadar akan situasi ini meski sudah sangat terlambat.