BLSM jadi alat kepentingan politik partai penguasa
Sabtu, 08 Juni 2013 - 13:10 WIB
BLSM jadi alat kepentingan politik partai penguasa
A
A
A
Sindonews.com - Partai politik (parpol) diminta aktif mengawasi bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Bantuan tersebut merupakan bentuk kompensasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Pengamat politik dari Pol-Tracking Institute, Hanta Yudha mengingatkan hal itu, karena bantuan tersebut rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik partai penguasa.
"Golkar harus mengawal BLSM jangan sampai jadi alat politik partai Demokrat," ujar Hanta dalam acara diskusi Polemik Sindo Radio "Perahu retak Setgab" di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/6/2013)
Menurutnya, kesuksesan Partai Demokrat pada pemilu 2009 juga ditopang oleh program bantuan langsung tunai (BLT) yang memiliki kesama dengan program BLSM ini. Meskipun diakuinya, kemenangan Partai Demokrat pada Pemilu 2009 juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti iklan dan figur SBY.
Dia menjelaskan, pihak yang paling diuntungkan secara politik dari program semacam bantuan langsung itu adalah pemerintah dan partai penguasa. Sebab, lanjut Hanta, di mata publik, program tersebut hasil kebijakan pemerintah dan dukungan partai penguasa. "Kalau di survei, saya jamin ini program Demokrat atau SBY," kata dia.
Pengamat politik dari Pol-Tracking Institute, Hanta Yudha mengingatkan hal itu, karena bantuan tersebut rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik partai penguasa.
"Golkar harus mengawal BLSM jangan sampai jadi alat politik partai Demokrat," ujar Hanta dalam acara diskusi Polemik Sindo Radio "Perahu retak Setgab" di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/6/2013)
Menurutnya, kesuksesan Partai Demokrat pada pemilu 2009 juga ditopang oleh program bantuan langsung tunai (BLT) yang memiliki kesama dengan program BLSM ini. Meskipun diakuinya, kemenangan Partai Demokrat pada Pemilu 2009 juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti iklan dan figur SBY.
Dia menjelaskan, pihak yang paling diuntungkan secara politik dari program semacam bantuan langsung itu adalah pemerintah dan partai penguasa. Sebab, lanjut Hanta, di mata publik, program tersebut hasil kebijakan pemerintah dan dukungan partai penguasa. "Kalau di survei, saya jamin ini program Demokrat atau SBY," kata dia.
(kur)
