Bekerja sesuai pesanan politik, reputasi KPK bisa habis
Sabtu, 08 Juni 2013 - 01:43 WIB
Bekerja sesuai pesanan politik, reputasi KPK bisa habis
A
A
A
Sindonews.com - Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi kerap kali menyeret elite partai politik. Hal ini membuat KPK ditengarai bekerja sesuai agenda politik penguasa pemerintahan.
Namun hal itu dipandang tidak tepat oleh pengamat politik dari Universitas Parahyangan Asep Warlan. Menurutnya KPK tidak akan bekerja sesuai dengan agenda politik penguasa, terlebih jelang pemilu 2014 makin banyak elite partai yang dijerat oleh KPK.
"Kalau sampai ada pesanan politik, bisa habis KPK, reputasinya habis, citranya habis betul. Jadi menurut saya tidak mungkin KPK bekerja dengan agenda politik tertentu," ujar Asep, Sabtu (8/6/2013).
Bahwa kinerja KPK akan selalu dikaitkan tafsir-tafsir yang berbeda dari kalangan masyarakat, menurut Asep hal itu wajar. Sehingga menurutnya kinerja KPK akan selalu berimplikasi politik "KPK bekerja dengan implikasi politik karan selalu dikaitkan dengan agenda politik yang ada saat ini," kata Asep.
Menurutnya upaya KPK memberantas korupsi yang kebetulan belakangan mulai menyeret sejumlah elite partai politik, seperti mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq, yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi impor daging sapi di Kementerian Pertanian.
Dan nama salah satu Ketua DPP Partai Golongan Karya yang juga Wakil Anggota DPR Priyo Budi Santoso, yang disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi yang tengah ditangani KPK, merupakan penanganan kasus hukum yang didasari bukti hukum, dan bukan menjalankan agenda politik penguasa.
Namun hal itu dipandang tidak tepat oleh pengamat politik dari Universitas Parahyangan Asep Warlan. Menurutnya KPK tidak akan bekerja sesuai dengan agenda politik penguasa, terlebih jelang pemilu 2014 makin banyak elite partai yang dijerat oleh KPK.
"Kalau sampai ada pesanan politik, bisa habis KPK, reputasinya habis, citranya habis betul. Jadi menurut saya tidak mungkin KPK bekerja dengan agenda politik tertentu," ujar Asep, Sabtu (8/6/2013).
Bahwa kinerja KPK akan selalu dikaitkan tafsir-tafsir yang berbeda dari kalangan masyarakat, menurut Asep hal itu wajar. Sehingga menurutnya kinerja KPK akan selalu berimplikasi politik "KPK bekerja dengan implikasi politik karan selalu dikaitkan dengan agenda politik yang ada saat ini," kata Asep.
Menurutnya upaya KPK memberantas korupsi yang kebetulan belakangan mulai menyeret sejumlah elite partai politik, seperti mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq, yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi impor daging sapi di Kementerian Pertanian.
Dan nama salah satu Ketua DPP Partai Golongan Karya yang juga Wakil Anggota DPR Priyo Budi Santoso, yang disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi yang tengah ditangani KPK, merupakan penanganan kasus hukum yang didasari bukti hukum, dan bukan menjalankan agenda politik penguasa.
(lal)
