Kenaikan harga BBM lebarkan jurang faksi di PKS
Jum'at, 07 Juni 2013 - 06:04 WIB
Kenaikan harga BBM lebarkan jurang faksi di PKS
A
A
A
Sindonews.com - Wacana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) kembali menguatkan faksi di tubuh Partai Keadilan sejahtera (PKS). Politikus muda PKS yang digawangi Anis Matta tampak dengan keras menolak kenaikan BBM, sementara politikus senior yang duduk di kabinet menunjukkan sikap yang sejalan dengan pemerintah.
Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi mengatakan, wacana kenaikan harga BBM semakin menunjukkan ada faksi di internal PKS. Jurang perbedaan tampak semakin jelas ketika dua kubu memiliki argumen yang berbeda mencermati kenaikan harga BBM hendak diwujudkan pemerintah.
"Faksi sejahtera dimanfaatkan oleh Anis Matta Cs untuk menggelontorkan isu-isu populis bahwa PKS pro rakyat. Sementara faksi keadilan, yang sebenarnya relatif bersih terikat oleh kesepakatan di pemerintahan. Hal ini kelihatan kok Anis Matta, Fahri Hamzah, Andi Rahmat dkk menjadi lokomotif bagi penolakan kenaikan harga BBM," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, (6/6/2013) malam.
Dilanjutkannya, sementara di level bawah cenderung terkecoh dengan langkah yang diambil Presiden PKS dalam menolak kenaikan harga BBM yang mana berseberangan dengan Majelis Syuro PKS yang digawangi Hilmi Aminuddin, Tifatul Sembiring, Salim Asegaf Aljufri yang dianggap sebagai faksi keadilan.
"Logika Salim Asegaf dan Tifatul masuk akal. Bahwa sebagai partai Islam, langkah PKS yang menolak kenaikan harga BBM mencederai silaturahmi dan kesepakatan di koalisi," jelasya.
Muradi menambahkan, sikap penolakan kenaikan harga BBM yang ditunjukkan Anis Cs adalah bentuk kepanikan dari faksi sejahtera yang mana banyak kadernya akan terkena kasus korupsi.
"Termasuk Anis Matta sendiri. Jadi momentum kenaikan BBM akan maksimal dimanfaatkan untuk kepentingan pencitraan PKS oleh faksi sejahtera," pungkasnya.
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan perbedaan sikap dengan kadernya yang berada dalam kabinet pemerintahan SBY.
Sebagai negara yang menganut sistem Presidensial, menteri-menteri wajib membantu presiden dalam menjalankan kebijakan yang diambil. Sementara tugas di DPR adalah menyerap aspirasi masyarakat.
"Kalau mau mengurangi subsidi, jangan dipindahkan ke tempat lain. Ini ada masalah dalam cara berpikirnya," tegas Anis Matta saat dialog dengan tokoh masyarakat di Ponpes Kramat, Kraton Kabupaten Pasuruan, Rabu 5 Juni 2013.
Ia menyarankan, agar pemerintah meninjau ulang kebijakan energi, khususnya di bagian hulu. Pihaknya akan menerima usulan kenaikan BBM, jika proposal yang diajukan pemerintah sangat bagus. Sebaliknya, PKS akan menolak jika proposal pemerintah justru akan menyengsarakan rakyat.
"Tahun 2005, kami menyetujui kenaikan harga BBM, karena memang bagus proposalnya. Tahun 2012 lalu kami menolak usulan kenaikan BBM, seperti juga pada saat ini," kata Anis Matta.
Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi mengatakan, wacana kenaikan harga BBM semakin menunjukkan ada faksi di internal PKS. Jurang perbedaan tampak semakin jelas ketika dua kubu memiliki argumen yang berbeda mencermati kenaikan harga BBM hendak diwujudkan pemerintah.
"Faksi sejahtera dimanfaatkan oleh Anis Matta Cs untuk menggelontorkan isu-isu populis bahwa PKS pro rakyat. Sementara faksi keadilan, yang sebenarnya relatif bersih terikat oleh kesepakatan di pemerintahan. Hal ini kelihatan kok Anis Matta, Fahri Hamzah, Andi Rahmat dkk menjadi lokomotif bagi penolakan kenaikan harga BBM," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, (6/6/2013) malam.
Dilanjutkannya, sementara di level bawah cenderung terkecoh dengan langkah yang diambil Presiden PKS dalam menolak kenaikan harga BBM yang mana berseberangan dengan Majelis Syuro PKS yang digawangi Hilmi Aminuddin, Tifatul Sembiring, Salim Asegaf Aljufri yang dianggap sebagai faksi keadilan.
"Logika Salim Asegaf dan Tifatul masuk akal. Bahwa sebagai partai Islam, langkah PKS yang menolak kenaikan harga BBM mencederai silaturahmi dan kesepakatan di koalisi," jelasya.
Muradi menambahkan, sikap penolakan kenaikan harga BBM yang ditunjukkan Anis Cs adalah bentuk kepanikan dari faksi sejahtera yang mana banyak kadernya akan terkena kasus korupsi.
"Termasuk Anis Matta sendiri. Jadi momentum kenaikan BBM akan maksimal dimanfaatkan untuk kepentingan pencitraan PKS oleh faksi sejahtera," pungkasnya.
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan perbedaan sikap dengan kadernya yang berada dalam kabinet pemerintahan SBY.
Sebagai negara yang menganut sistem Presidensial, menteri-menteri wajib membantu presiden dalam menjalankan kebijakan yang diambil. Sementara tugas di DPR adalah menyerap aspirasi masyarakat.
"Kalau mau mengurangi subsidi, jangan dipindahkan ke tempat lain. Ini ada masalah dalam cara berpikirnya," tegas Anis Matta saat dialog dengan tokoh masyarakat di Ponpes Kramat, Kraton Kabupaten Pasuruan, Rabu 5 Juni 2013.
Ia menyarankan, agar pemerintah meninjau ulang kebijakan energi, khususnya di bagian hulu. Pihaknya akan menerima usulan kenaikan BBM, jika proposal yang diajukan pemerintah sangat bagus. Sebaliknya, PKS akan menolak jika proposal pemerintah justru akan menyengsarakan rakyat.
"Tahun 2005, kami menyetujui kenaikan harga BBM, karena memang bagus proposalnya. Tahun 2012 lalu kami menolak usulan kenaikan BBM, seperti juga pada saat ini," kata Anis Matta.
(kri)
