Tolak harga BBM, PKS dinilai ambil keuntungan
Tolak harga BBM, PKS dinilai ambil keuntungan
A
A
A
Sindonews.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diminta bersikap tegas menolak atau menerima terkait kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Soalnya, kalau belum mengambil keputusan yang tegas, PKS hanya mengambil keuntungan untuk Pemilu 2014.
"Selama belum ada sikap resmi dari partai untuk konsisten akan menolak kenaikkan BBM, dan diantara petinggi PKS masih berbeda suara, maka boleh jadi publik akan menganalogikan begitu," kata Pengamat Politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin kepada Sindonews, Kamis (6/6/2013).
Dia berharap, jika partai berlambang bulan sabit kembar dan padi itu memiliki sikap resmi, sebaiknya konsisten untuk menolak kenaikkan harga BBM itu.
"Tentu harus tetap menolak donk. Itu kan rakyat punya mau. Kalau mereka serius pada sikapnya, ya harus berani begitu," pungkasnya.
Dia menilai, jika PKS tidak berani bersikap tegas dan siap ditendang dari Sekretariat Gabungan (Setgab) sama saja omong kosong.
"Omdo (omong doang), maksud saya, PKS tidak perlu keluar dari Setgab. Tapi harus menyatakan berani menerima risiko dikeluarkan dari koalisi pendukung pemerintah, termasuk apabila kadernya yang duduk di kabinet diganti," pungkasnya.
"Selama belum ada sikap resmi dari partai untuk konsisten akan menolak kenaikkan BBM, dan diantara petinggi PKS masih berbeda suara, maka boleh jadi publik akan menganalogikan begitu," kata Pengamat Politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin kepada Sindonews, Kamis (6/6/2013).
Dia berharap, jika partai berlambang bulan sabit kembar dan padi itu memiliki sikap resmi, sebaiknya konsisten untuk menolak kenaikkan harga BBM itu.
"Tentu harus tetap menolak donk. Itu kan rakyat punya mau. Kalau mereka serius pada sikapnya, ya harus berani begitu," pungkasnya.
Dia menilai, jika PKS tidak berani bersikap tegas dan siap ditendang dari Sekretariat Gabungan (Setgab) sama saja omong kosong.
"Omdo (omong doang), maksud saya, PKS tidak perlu keluar dari Setgab. Tapi harus menyatakan berani menerima risiko dikeluarkan dari koalisi pendukung pemerintah, termasuk apabila kadernya yang duduk di kabinet diganti," pungkasnya.
(mhd)
Explore More