BLSM strategi lama SBY jelang Pemilu
Kamis, 06 Juni 2013 - 11:40 WIB
BLSM strategi lama SBY jelang Pemilu
A
A
A
Sindonews.com - Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sama dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan strategi yang diluncurkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jelang Pemilu 2009.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rieke Diah Pitaloka mengatakan strategi pencitraan itu merupakan cara lama untuk memberikan kompensasi atas kebijakan pemerintah dalam menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
"Mengenai BLSM. Bagi saya, ini tak ada bedanya dengan strategi BLT yang diluncurkan SBY menjelang Pemilu 2009," kata Rieke kepada Sindonews melalui pesan singkatnya, Kamis (6/6/2013).
Menurutnya, cara itu sudah terbukti tidak menyelesaikan persoalan kemiskinan di negeri ini. "Apalagi, ternyata sumber dananya dari utang luar negeri. Justru program ini jelas malah memiskinkan rakyat," ujarnya.
Rieke menambahkan, bunga utang yang harus dibayar akibat strategi yang tidak membawa perubahan lebih baik itu, sekira Rp113 triliun pertahun. Jadi, lanjut Rieke , untuk membayar utang itu pemerintahan SBY tidak mengambil dari uang pemerintahannya, tetapi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Bukan uang pemerintahan SBY, indikasi 'bancakan APBN' untuk kepentingan pemenangan pileg (pemilihan legislatif) dan pilpres (pemilihan presiden) sangat kuat dalam pembahasan-pembahasan anggaran yang sekarang sedang berlangsung di DPR," tukasnya.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rieke Diah Pitaloka mengatakan strategi pencitraan itu merupakan cara lama untuk memberikan kompensasi atas kebijakan pemerintah dalam menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
"Mengenai BLSM. Bagi saya, ini tak ada bedanya dengan strategi BLT yang diluncurkan SBY menjelang Pemilu 2009," kata Rieke kepada Sindonews melalui pesan singkatnya, Kamis (6/6/2013).
Menurutnya, cara itu sudah terbukti tidak menyelesaikan persoalan kemiskinan di negeri ini. "Apalagi, ternyata sumber dananya dari utang luar negeri. Justru program ini jelas malah memiskinkan rakyat," ujarnya.
Rieke menambahkan, bunga utang yang harus dibayar akibat strategi yang tidak membawa perubahan lebih baik itu, sekira Rp113 triliun pertahun. Jadi, lanjut Rieke , untuk membayar utang itu pemerintahan SBY tidak mengambil dari uang pemerintahannya, tetapi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Bukan uang pemerintahan SBY, indikasi 'bancakan APBN' untuk kepentingan pemenangan pileg (pemilihan legislatif) dan pilpres (pemilihan presiden) sangat kuat dalam pembahasan-pembahasan anggaran yang sekarang sedang berlangsung di DPR," tukasnya.
(mhd)
