Pemangkasan anggaran belanja Kemenhan dianggap tak bijak
Rabu, 05 Juni 2013 - 21:12 WIB
Pemangkasan anggaran belanja Kemenhan dianggap tak bijak
A
A
A
Sindonews.com - Rencana pemangkasan anggaran belanja Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebagai bagian dari program penghematan dalam APBN Perubahan 2013 dianggap tidak bijak. Mengingat Kemenhan selama ini mengurusi masalah strategis dalam menjaga kedaulatan dan pertahanan negara.
Menurut Anggota Komisi I DPR RI, Syahfan B Sampurno, negara tidak perlu melakukan pemangkasan terhadap anggaran Kemenhan, mengingat kementerian itu membawahi urusan strategis berkaitan dengan penegakan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI dari berbagai ancaman dari dalam dan luar negeri.
“Jika anggaran yang tersedia tidak memadai, dikhawatirkan akan menggangu pelaksanaan tugas menjaga stabilitas dan kedaulatan negara,” katanya melalui rilis yang diterima Sindonews, Rabu (5/6/2013).
Politikus PKS mengatakan, fungsi pertahanan dan kemanan negara saat ini amat terkait dengan kredibilitas bangsa di mata dunia internasional, sehingga harus juga diprioritaskan.
“Apabila sistem pertahanan dan keamanan kita lemah, akan membuat kredibilitas Indonesia di mata negara tetangga dan dunia akan lemah, sehingga pada akhirnya akan menggangu kekuatan diplomatis kita,” tambahnya.
Seperti yang diketahui, bahwa seluruh Kementerian/Lembaga akan mengalami pemangkasan anggaran belanja, kecuali Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Bahkan, beberapa Kementerian/Lembaga dengan anggaran besar akan dipangkas hingga lebih dari Rp 1 triliun.
Tujuh instansi tersebut adalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Anggota Komisi I DPR RI, Syahfan B Sampurno, negara tidak perlu melakukan pemangkasan terhadap anggaran Kemenhan, mengingat kementerian itu membawahi urusan strategis berkaitan dengan penegakan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI dari berbagai ancaman dari dalam dan luar negeri.
“Jika anggaran yang tersedia tidak memadai, dikhawatirkan akan menggangu pelaksanaan tugas menjaga stabilitas dan kedaulatan negara,” katanya melalui rilis yang diterima Sindonews, Rabu (5/6/2013).
Politikus PKS mengatakan, fungsi pertahanan dan kemanan negara saat ini amat terkait dengan kredibilitas bangsa di mata dunia internasional, sehingga harus juga diprioritaskan.
“Apabila sistem pertahanan dan keamanan kita lemah, akan membuat kredibilitas Indonesia di mata negara tetangga dan dunia akan lemah, sehingga pada akhirnya akan menggangu kekuatan diplomatis kita,” tambahnya.
Seperti yang diketahui, bahwa seluruh Kementerian/Lembaga akan mengalami pemangkasan anggaran belanja, kecuali Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Bahkan, beberapa Kementerian/Lembaga dengan anggaran besar akan dipangkas hingga lebih dari Rp 1 triliun.
Tujuh instansi tersebut adalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Dalam Negeri.
(kri)
