Anis: Pemerintah wariskan utang melalui BLSM
Rabu, 05 Juni 2013 - 19:38 WIB
Anis: Pemerintah wariskan utang melalui BLSM
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta mengungkapkan, pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) tidak akan menyelesaikan persoalan penghematan anggaran negara.
Sebaliknya, pengalihan subsidi dengan cara membagi-bagikan uang kepada rakyat miskin justru akan membebani generasi penerus.
Menurut Anis Matta, uang yang dirupakan dalam program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) didapatkan pemerintah dari sumber dana utang luar negeri. Utang negara ini akan semakin menumpuk seiring lengsernya pemerintahan Presiden SBY pada tahun depan.
"Pemerintah akan menaikkan harga BBM dengan harapan bisa mengurangi subsidi. Namun, subsidi yang dipindahkan ke tempat lain ini tidak akan menyelesaikan masalah. Uang yang dibagi-bagi kepada masyarakat berasal dari utang luar negeri," kata Anis Matta saat dialog dengan tokoh masyarakat di Ponpes Kramat, Kraton Kabupaten Pasuruan, Rabu (5/6/2013).
Anis mengatakan, hingga saat ini hutang negara yang terus menumpuk telah mencapai angka lebih dari Rp2.000 triliun. Beban utang ini tentu saja akan ditanggung generasi dan pemimpin yang akan datang.
"PKS menolak kenaikan harga BBM. Karena dari aspirasi yang kami serap, 85 persen rakyat Indonesia menolak kenaikan harga BBM," tandas Anis Matta.
Sebaliknya, pengalihan subsidi dengan cara membagi-bagikan uang kepada rakyat miskin justru akan membebani generasi penerus.
Menurut Anis Matta, uang yang dirupakan dalam program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) didapatkan pemerintah dari sumber dana utang luar negeri. Utang negara ini akan semakin menumpuk seiring lengsernya pemerintahan Presiden SBY pada tahun depan.
"Pemerintah akan menaikkan harga BBM dengan harapan bisa mengurangi subsidi. Namun, subsidi yang dipindahkan ke tempat lain ini tidak akan menyelesaikan masalah. Uang yang dibagi-bagi kepada masyarakat berasal dari utang luar negeri," kata Anis Matta saat dialog dengan tokoh masyarakat di Ponpes Kramat, Kraton Kabupaten Pasuruan, Rabu (5/6/2013).
Anis mengatakan, hingga saat ini hutang negara yang terus menumpuk telah mencapai angka lebih dari Rp2.000 triliun. Beban utang ini tentu saja akan ditanggung generasi dan pemimpin yang akan datang.
"PKS menolak kenaikan harga BBM. Karena dari aspirasi yang kami serap, 85 persen rakyat Indonesia menolak kenaikan harga BBM," tandas Anis Matta.
(kri)
