Tolak kenaikan harga BBM, bentuk pencitraan politik PKS

Sindonews.com - Ketidakhadiran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rapat Sekretariat Gabungan (Setgab) untuk membahas rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), di rumah dinas
Wakil Presiden (Wapres) Boediono kemarin malam memperkuat dugaan penolakan terhadap kebijakan pemerintah.

PKS sendiri telah memasang banyak spanduk di berbagai daerah yang mengampanyekan penolakan kenaikan BBM tersebut.

Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair), Airlangga Pribadi mengatakan, sikap untuk menolak kenaikan harga BBM itu didasari oleh dua hal.

Pertama, sebagai bentuk resistensi PKS terhadap kebijakan politik, karena mereka menganggap kasus dugaan korupsi menyeret elite kader sebagai bagian dari manuver politik pihak tertentu.

"Kedua, sebagai bentuk pencitraan politik untuk menunjukan bahwa mereka peduli terhadap isu-isu yang populis," ujar Airlangga, Rabu (5/5/2013).

Memanfaatkan kondisi saat ini, PKS berharap tetap mampu merangkul konstituennya. Namun, untuk tujuan tersebut, apa yang dilakukan PKS tidak efektif. "Kalau cuma itu saya rasa enggak efektif," tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, di tengah guncangan kasus korupsi yang menyeret mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, tiba-tiba PKS menyatakan sikapnya menolak kebijakan pemerintah menaikan BBM.

Kampanye penolakan itu disampaikan melalui spanduk-spanduk di titik-titik lokasi. Tidak hanya di Jakarta, spanduk itu juga terpasang di sejumlah daerah.