Ruhut: Spanduk penolakan kenaikan BBM pencitraan PKS
Selasa, 04 Juni 2013 - 12:40 WIB
Ruhut: Spanduk penolakan kenaikan BBM pencitraan PKS
A
A
A
Sindonews.com - Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul menilai spanduk penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh Partai Keadilan Sejahtera merupakan bagian dari pencitraan.
Spanduk penolakan itu tak hanya beredar di Jakarta, tapi juga di sejumlah kota besar lainnya.
Menurut Ruhut, pencitraan itu terpaksa dilakukan karena PKS khawatir dengan hasil polling sejumlah lembaga survei. Karena itu, PKS sedang menjadi dukungan publik.
"Enggak hanya di Jakarta, makin jelas terlihat PKS takut menunggu hasil polling, yang biasanya ada diumumkan. Oleh semua lembaga polling di mana saya yakin PKS akan anjlok. Dengan spanduk-spanduk itu dia pencitraan, dia jemput bola," kata Ruhut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6/2013).
Dengan sikap berseberangan dengan keinginan pemerintah maka Ruhut menilai PKS sama dengan partai oposisi seperti PDI Perjuangan yang menolak kebijakan tersebut. Termasuk menolak Bantuan Langsung Sementara (BLSM) sebagai kompensasi dari kenaikan BBM.
"Dia terlihat tidak cerdas kaitan mengkritisi BLSM dan dia sama dengan PDIP. Apabila BBM dinaikkan, karena lihat subsidi yang menikmati menengah ke atas 70 persen, karna itu rakyat dukung naik tapi disertai BLSM," tukasnya.
"Spanduk itu pencitran. Itu ada di Padang, Kalimantan, dalam rangka pencitraan," tuntasnya.
Spanduk penolakan itu tak hanya beredar di Jakarta, tapi juga di sejumlah kota besar lainnya.
Menurut Ruhut, pencitraan itu terpaksa dilakukan karena PKS khawatir dengan hasil polling sejumlah lembaga survei. Karena itu, PKS sedang menjadi dukungan publik.
"Enggak hanya di Jakarta, makin jelas terlihat PKS takut menunggu hasil polling, yang biasanya ada diumumkan. Oleh semua lembaga polling di mana saya yakin PKS akan anjlok. Dengan spanduk-spanduk itu dia pencitraan, dia jemput bola," kata Ruhut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6/2013).
Dengan sikap berseberangan dengan keinginan pemerintah maka Ruhut menilai PKS sama dengan partai oposisi seperti PDI Perjuangan yang menolak kebijakan tersebut. Termasuk menolak Bantuan Langsung Sementara (BLSM) sebagai kompensasi dari kenaikan BBM.
"Dia terlihat tidak cerdas kaitan mengkritisi BLSM dan dia sama dengan PDIP. Apabila BBM dinaikkan, karena lihat subsidi yang menikmati menengah ke atas 70 persen, karna itu rakyat dukung naik tapi disertai BLSM," tukasnya.
"Spanduk itu pencitran. Itu ada di Padang, Kalimantan, dalam rangka pencitraan," tuntasnya.
(lns)
