DPP PKS putuskan menolak kenaikan BBM

Sindonews.com - Ketua Departemen Advokasi Buruh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indra mengatakan, dalam rapat pleno fraksi, PKS jelas menolak akan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Menurutnya, dalam memutuskan permasalahan kenaikan BBM, hal tersebut adalah domain DPP PKS bukan Majelis Syuro PKS atau yang lainya.

“DPP sudah putuskan menolak. Jelas, pandangan dari fraksi (DPR) merupakan hasil dari DPP,” kata Indra saat dihubungi KORAN SINDO, Jumat (3/6/2013).

Menurutnya, sebagian besar fraksi sudah berpendapat bahwa tetap menolak kenaiakan BBM . Namun, hal tersebut belum disampaikan secara resmi oleh partai. “Kita akan sampaikan setelah pembahasan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) di DPR nanti. Mungkin sekira tiga pekan,” kata dia.

Lebih lanjut dia mengatakan, Majelis Syuro PKS dalam hal ini memang memutuskan terkait dengan keluar atau tidaknya dengan koalisi. Namun, jika hasilnya nanti tidak sesuai dengan harapan koalisi maka sewajarnya PKS keluar dari koalisi.

Karena komitmen pertama berkoalisi bukan untuk mensengasaran masyarakat tetapi mensejahterakannya. “Untuk apa berkoalisi jika harus berkhianat dengan rakyat, tentu itu bukan tujuan awal kami berkoalisi,” tegasnya.

Sebelumnya anggota Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri mengatakan, suara PKS mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi belum bulat, karena keputusan tersebut ada pada majelis syuro.

"Yang kemarin menolak itu DPP, dalam hal ini PKS belum menentukan sikap," tandasnya saat menghadiri diskusi bersama KAMMI, di Universitas Terbuka (UT) Ciputat, Jakarta Selatan.

Menurutnya, hasil keputusan yang sah adalah rembukan yang diputuskan oleh DPP, NPP dan Majelis Syuro PKS bersama para menteri-menterinya akan memberikan penjelasan. Namun, hasilnya akan kembali lagi kepada keputusan majelis syuro.