Spanduk PKS soal BBM perlawanan terhadap pemerintah

Sindonews.com - Banyaknya spanduk penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dianggap sebagai salah satu bentuk perlawanan terhadap pemerintah.

"Tapi ini sudah mengkampanyekan merupakan bentuk perlawanan pemerintah yang notebene mereka bagian dari pemerintah," kata Ketua DPP Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/6/2013).

"Ini koalisi basa-basi enaknya mau anaknya enggak mau, jadi sudah mainkan anak orang tapi nongol anak dia enggak mau," sambungnya.

Menurut Sutan, PKS hanya perlu mendukung langkah kenaikan BBM bersubsidi tanpa harus menanggung akibat dari kenaikan itu.

"Ketika kebijakan yang pahit rasanya untuk menyelamatkan bangsa, kok mereka menolak, kalau diam saja nggak ada masalah," terangnya.

Lebih lanjut dia, Partai Demokrat juga sebenarnya tidak setuju harga BBM bersubsidi dinaikkan. Namun, itu merupakan langkah terakhir yang harus dtempuh oleh pemerintah.

"Kami enggak setuju tapi patuh pada koalisi karena kami ada di dalam, tapi kami tidak bertanggung jawab itu jauh lebih manis ketimbang berkampanye," kata Sutan.

"Koalisi ini harus seiring sejalan seiring sekata duduk sama rendah berdiri sama tinggi, beda pendapat biasa, pukul meja biasa, tapi ketika keputusan A semestinya koalisi mendukung," tuntasnya.