Rizal Ramli sebut APBNP sumber korupsi
Jum'at, 31 Mei 2013 - 17:52 WIB
Rizal Ramli sebut APBNP sumber korupsi
A
A
A
Sindonews.com - Mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Rizal Ramli menilai bahwa banyak kasus korupsi di Indonesia yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP).
"Karena selama ini APBNP, justru jadi sumber korupsi yang luar biasa. Hampir semua kasus korupsi besar Hambalang dan lainnya, itu lewat mekanisme APBNP," kata Rizal di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (31/5/2013).
Menurut dia, terjadinya kasus korupsi yang berasal dari APBNP karena mudahnya perubahan prosedur anggaran dengan waktu lebih cepat ketimbang APBN yang melalui persiapan, perencanaan dan kriteria yang lebih tepat.
"Saya tadinya berharap Menkeu baru (Chatib Bisri) berani untuk menghapuskan pembahasan APBNP karena ini sumber korupsi paling besar selama 10 tahun terakhir," tegasnya.
"Tidak ada alasan ekonomi makro yang luar biasa untuk melakukan perubahan APBNP kecuali ekonomi dunia, makro ekonomi bergejolak barulah APBNP," sambungnya.
Dirinya berpendapat, jika APBNP dibentuk karena adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi maka sudah selaiknya itu merupakan kewenangan pemerintah.
"Terus terang saya kecewa dengan Menkeu baru karena tidak berani melakukan terobosan, harusnya menghentikan APBNP karena ini sumber korupsi berdasarkan pengalaman sejak beberapa tahun terakhir."
"Kalau soal menaikkan harga BBM, Presiden kan diberikan kewenangan tanpa perlu minta izin DPR," pungkasnya.
"Karena selama ini APBNP, justru jadi sumber korupsi yang luar biasa. Hampir semua kasus korupsi besar Hambalang dan lainnya, itu lewat mekanisme APBNP," kata Rizal di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (31/5/2013).
Menurut dia, terjadinya kasus korupsi yang berasal dari APBNP karena mudahnya perubahan prosedur anggaran dengan waktu lebih cepat ketimbang APBN yang melalui persiapan, perencanaan dan kriteria yang lebih tepat.
"Saya tadinya berharap Menkeu baru (Chatib Bisri) berani untuk menghapuskan pembahasan APBNP karena ini sumber korupsi paling besar selama 10 tahun terakhir," tegasnya.
"Tidak ada alasan ekonomi makro yang luar biasa untuk melakukan perubahan APBNP kecuali ekonomi dunia, makro ekonomi bergejolak barulah APBNP," sambungnya.
Dirinya berpendapat, jika APBNP dibentuk karena adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi maka sudah selaiknya itu merupakan kewenangan pemerintah.
"Terus terang saya kecewa dengan Menkeu baru karena tidak berani melakukan terobosan, harusnya menghentikan APBNP karena ini sumber korupsi berdasarkan pengalaman sejak beberapa tahun terakhir."
"Kalau soal menaikkan harga BBM, Presiden kan diberikan kewenangan tanpa perlu minta izin DPR," pungkasnya.
(kri)
