Sistem IT logistik pemilu perlu diuji
Sistem IT logistik pemilu perlu diuji
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki Sistem Informatika (IT) logistik (Silog). Sistem berbasis online ini digunakan untuk proses pengadaan hingga distribusi logistik pemilu 2014.
Dalm hal penggunaan sistem berbasis jejaring online ini, KPU diminta berhati-hati dalam menggunakan sistem tersebut, agar tidak mudah diretas atau tidak ada pihak yang mengacaukan sistem tersebut. Sehingga KPU perlu menguji terlebih dahulu kelayakan sistem tersebut.
"Harus ada pengujian terlebih dahulu terkait sistem ini agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kekacauan," kata Pengamat Pemilu dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, kepada Sindonews, Jumat (31/5/2013).
Kekacauan sistem IT, kata dia, selalu menjadi pintu masuk intervensi pihak luar yang bertujuan untuk mengacaukan pemilu. Dalam pelaksanaan tender pengadaan logisistik, KPU harus transparan.
"Transparansi itu bisa dilakukan dengan mengumumkan nama-nama peserta tender ke publik dan meminta masukan publik, terkait rekam jejak perusahaan yang akan diajak bekerja dalam pengadaan logistik ini," ucap Lucius.
Termasuk dalam hal ini, lanjut dia, KPU diminta transparan soal penggunaan anggaran pemilu 2014 sebesar Rp7,3 triliun. "Dana yang digunakan untuk setiap item logistik yang diadakan harus transparan," kata dia.
Jika KPU bisa menjamin system kerja terbuka yang memungkinkan partisipasi publik lebih dalam, Lucius menilai integritas pemilu akan semakin baik.
"Satu hal penting lain adalah soal peranan BAWASLU, lembaga ini mesti bekerja lebih rajin, giat, dan proaktif. Bawaslu jangan hanya menjadi lembaga penguras anggaran negara tanpa kerja nyata yang memberikan sumbangsih bagi mutu pemilu 2014," tukas dia.
"Dalam kaitan dengan ini, Bawaslu mesti mempunyai sistem pengawasan sendiri agar bisa mengontrol proses pengadaan logistik yang dilakukan KPU," tandasnya.
Dalm hal penggunaan sistem berbasis jejaring online ini, KPU diminta berhati-hati dalam menggunakan sistem tersebut, agar tidak mudah diretas atau tidak ada pihak yang mengacaukan sistem tersebut. Sehingga KPU perlu menguji terlebih dahulu kelayakan sistem tersebut.
"Harus ada pengujian terlebih dahulu terkait sistem ini agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kekacauan," kata Pengamat Pemilu dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, kepada Sindonews, Jumat (31/5/2013).
Kekacauan sistem IT, kata dia, selalu menjadi pintu masuk intervensi pihak luar yang bertujuan untuk mengacaukan pemilu. Dalam pelaksanaan tender pengadaan logisistik, KPU harus transparan.
"Transparansi itu bisa dilakukan dengan mengumumkan nama-nama peserta tender ke publik dan meminta masukan publik, terkait rekam jejak perusahaan yang akan diajak bekerja dalam pengadaan logistik ini," ucap Lucius.
Termasuk dalam hal ini, lanjut dia, KPU diminta transparan soal penggunaan anggaran pemilu 2014 sebesar Rp7,3 triliun. "Dana yang digunakan untuk setiap item logistik yang diadakan harus transparan," kata dia.
Jika KPU bisa menjamin system kerja terbuka yang memungkinkan partisipasi publik lebih dalam, Lucius menilai integritas pemilu akan semakin baik.
"Satu hal penting lain adalah soal peranan BAWASLU, lembaga ini mesti bekerja lebih rajin, giat, dan proaktif. Bawaslu jangan hanya menjadi lembaga penguras anggaran negara tanpa kerja nyata yang memberikan sumbangsih bagi mutu pemilu 2014," tukas dia.
"Dalam kaitan dengan ini, Bawaslu mesti mempunyai sistem pengawasan sendiri agar bisa mengontrol proses pengadaan logistik yang dilakukan KPU," tandasnya.
(lal)
Explore More