Pemerintah diminta bersikap soal isu genosida konflik Rohingya

Sindonews.com - Meluasnya konflik antar etnis yang terjadi antara suku muslim Rohingya dengan etnis Rakhine, menjadi gerakan genosida (pembantaian besar-besaran) di wilayah Myanmar, harus menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia.

“Sebagai sesama komunitas ASEAN, dan masyarakat Internasional yang menghormati hak asasi manusia, Indonesia harus menyikapi dengan serius isu yang menyebutkan bahwa kekerasan terhadap etnik Rohingya telah meluas menjadi Genosida kepada komunitas Muslim lainnya di negara itu,” kata anggota Komisi I DPR RI, Syahfan B Sampurno lewat rilisnya kepada Sindonews, Rabu (29/5/2013).

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Bengkulu ini, pemerintah Indonesia harus memanfaatkan peran sentral The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dalam menghadapi masalah kekerasan terhadap etnik minoritas Rohingya itu.

"Dalam menyikapi perkembangan kekerasan terhadap Rohingya di Myanmar, Indonesia harus konsisten dan prinsipil senantiasa memperjuangkan hak-hak kemanusiaan yang selama ini diabaikan oleh pemerintah Myanmar,” ucapnya.

Sebelumnya, komisi penyelidikan kekerasan dibentuk pemerintah Myanmar untuk menyelidiki penyebab kekerasan. Selain itu, pembentukan komisi tersebut juga bertujuan mencarikan pemecahan agar beberapa kelompok berbeda agama di Rakhine dapat berdamai.

Pemerintah Myanmar mengatakan, ke-27 anggota komisi diberi mandat untuk menyelidiki sebab-sebab keresahan bagi masyarakat yang berbeda agama ini supaya dapat hidup berdampingan.

Pihak berwenang Myanmar mengungkapkan, setidaknya 87 orang tewas sejak bulan Mei, ketika kerusuhan dan serangan balasan terjadi. Awalnya, tiga laki-laki Muslim dituduh telah memperkosa dan membunuh seorang perempuan beragama Buddha.

ASEAN, di mana Myanmar merupakan salah satu anggotanya, berjanji akan memberi dukungan dalam menanggapi bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan negara bagian Rakhine