Soal Hambalang, BPK masih tunggu penghitungan Kemen PU
Selasa, 28 Mei 2013 - 15:48 WIB
Soal Hambalang, BPK masih tunggu penghitungan Kemen PU
A
A
A
Sindonews.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga kini masih menunggu hasil penghitungan dari Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), untuk menghitung besaran kontruksi pembangunan sarana dan pra sarana olahraga, di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
"Untuk kasus kontruksi Hambalang BPK telah aktif minta ke Menteri PU (Joko Kirmanto) sampai sekarang laporan itu belum selesai, kami tanggal 7 Februari minta Menteri PU untuk konstruksi bangunan, sampai sekarang belum selesai," jelas Ketua BPK Hadi Poernomo, di BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2013).
Hal lain yang masih mereka tunggu adalah dokumen yang belum disampaikan para pihak terkait proyek senilai Rp 2,4 triliun itu. "Kedua, ada dokumen yang belum disampaikan para pihak," terangnya.
Nantinya, hasil penghitungan yang diserahkan Kemen PU ke BPK akan kembali diperiksa ketepatan atas hasil audit tersebut. "Kita juga hitung lagi, tidak mudah percaya begitu saja," cetusnya.
Lanjut Hadi, BPK dalam perkara Hambalang ini memiliki dua pekerjaan, yakni menginvestigasi proyek untuk kedua kalinya dan menghitung jumlah kerugian negara.
"BPK untuk hambalang ada dua pekerjaan, satu investigasi Hambalang dua dan kerugian negara. Hambalang dua adalah lanjutan Hambalang satu khususnya anggaran dimana BPK sudah memeriksa 100 orang, sampai sekaran belum selesai," kata Hadi
"Kedua kerugian negara, BPK ada SOP nya, bagi aparat penegak hukum menginginkan mencari kerugian negara maka wajib menulis surat ke BPK. Lalu jika ada dugaan pelanggaran hukum maka BPK bisa menghitung kerugian negara," tuntasnya.
"Untuk kasus kontruksi Hambalang BPK telah aktif minta ke Menteri PU (Joko Kirmanto) sampai sekarang laporan itu belum selesai, kami tanggal 7 Februari minta Menteri PU untuk konstruksi bangunan, sampai sekarang belum selesai," jelas Ketua BPK Hadi Poernomo, di BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2013).
Hal lain yang masih mereka tunggu adalah dokumen yang belum disampaikan para pihak terkait proyek senilai Rp 2,4 triliun itu. "Kedua, ada dokumen yang belum disampaikan para pihak," terangnya.
Nantinya, hasil penghitungan yang diserahkan Kemen PU ke BPK akan kembali diperiksa ketepatan atas hasil audit tersebut. "Kita juga hitung lagi, tidak mudah percaya begitu saja," cetusnya.
Lanjut Hadi, BPK dalam perkara Hambalang ini memiliki dua pekerjaan, yakni menginvestigasi proyek untuk kedua kalinya dan menghitung jumlah kerugian negara.
"BPK untuk hambalang ada dua pekerjaan, satu investigasi Hambalang dua dan kerugian negara. Hambalang dua adalah lanjutan Hambalang satu khususnya anggaran dimana BPK sudah memeriksa 100 orang, sampai sekaran belum selesai," kata Hadi
"Kedua kerugian negara, BPK ada SOP nya, bagi aparat penegak hukum menginginkan mencari kerugian negara maka wajib menulis surat ke BPK. Lalu jika ada dugaan pelanggaran hukum maka BPK bisa menghitung kerugian negara," tuntasnya.
(lal)
