Wabup Bogor sebut kasus suap kuburan masalah sepele
Wabup Bogor sebut kasus suap kuburan masalah sepele
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturahman menegaskan dugaan suap izin lokasi lahan tempat pemakaman bukan umum (TPBU) di Desa Antajaya, Tanjungsari, Kabupaten Bogor adalah persoalan sederhana.
"Saya menganggap ini sebetulnya persoalan sederhana dan sepele," ujar Karfat sapaan akrab Karyawan Faturahman saat diminta tanggapan terkait kasus dugaan suap izin lokasi yang menyeret Ketua DPRD Kabupaten Bogor Iyus Djuher sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (26/4) siang.
Ia mengatakan, perannya selaku Wakil Bupati Bogor hanyalah sebagai wakil penanggungjawab kegiatan di lingkungan Pemkab Bogor.
"Ya memang saya ikut menandatangani izin lokasi lahan TPBU tersebut. Itupun sama seperti surat-surat lain, yang standard operasional prosedure (SOP) setelah Bupati, menandatangani beserta Asisten Daerah, Sekretaris Daerah, maka saya juga harus menandatangani," ujarnya.
Pihaknya dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan terkait adanya operasi tangkap tangan (OTT) di Rest Area Sentul, KM 35 Tol Jagorawi, Babakanmadang, Kabupaten Bogor.
"Saya dipanggil KPK sehubungan ada orang pemda (Asep Jumenio/Staf PNS Pemkab Bogor dan Listo Welly Sabu/Honorer Pemkab Bogor) yang tertangkap tangan kasus dugaan suap pengurusan izin lokasi lahan TPBU," katanya.
Pihaknya mengaku kenal dan tahu dengan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Iyus Djuher, Usep Jumenio dan Welly Sabu. "Tapi saya tidak mengenal bahkan bertemu juga belum pernah dengan Sentot Santoso (Direktur PT Garindo Perkasa) dan Nana Supriatna (makelar tanah)," ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan dalam menandatangani surat izin lokasi, memang tidak mempelajari secara detail isinya. "Hanya saya memperhatikan juga, terkait pemohon dan yang dimohonnya, kalau soal prosedur mengurus perizinan lokasi lahan," tandasnya.
Sementara itu, Bupati Bogor Rachmat Yasin saat ditemui sebelum acara peluncuran Pilkada Bupati di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor enggan berkomentar terkait kasus yang melanda pemerintahannya."Nanti sajalah setelah selesai acara," ujarnya, singkat.
"Saya menganggap ini sebetulnya persoalan sederhana dan sepele," ujar Karfat sapaan akrab Karyawan Faturahman saat diminta tanggapan terkait kasus dugaan suap izin lokasi yang menyeret Ketua DPRD Kabupaten Bogor Iyus Djuher sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (26/4) siang.
Ia mengatakan, perannya selaku Wakil Bupati Bogor hanyalah sebagai wakil penanggungjawab kegiatan di lingkungan Pemkab Bogor.
"Ya memang saya ikut menandatangani izin lokasi lahan TPBU tersebut. Itupun sama seperti surat-surat lain, yang standard operasional prosedure (SOP) setelah Bupati, menandatangani beserta Asisten Daerah, Sekretaris Daerah, maka saya juga harus menandatangani," ujarnya.
Pihaknya dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan terkait adanya operasi tangkap tangan (OTT) di Rest Area Sentul, KM 35 Tol Jagorawi, Babakanmadang, Kabupaten Bogor.
"Saya dipanggil KPK sehubungan ada orang pemda (Asep Jumenio/Staf PNS Pemkab Bogor dan Listo Welly Sabu/Honorer Pemkab Bogor) yang tertangkap tangan kasus dugaan suap pengurusan izin lokasi lahan TPBU," katanya.
Pihaknya mengaku kenal dan tahu dengan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Iyus Djuher, Usep Jumenio dan Welly Sabu. "Tapi saya tidak mengenal bahkan bertemu juga belum pernah dengan Sentot Santoso (Direktur PT Garindo Perkasa) dan Nana Supriatna (makelar tanah)," ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan dalam menandatangani surat izin lokasi, memang tidak mempelajari secara detail isinya. "Hanya saya memperhatikan juga, terkait pemohon dan yang dimohonnya, kalau soal prosedur mengurus perizinan lokasi lahan," tandasnya.
Sementara itu, Bupati Bogor Rachmat Yasin saat ditemui sebelum acara peluncuran Pilkada Bupati di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor enggan berkomentar terkait kasus yang melanda pemerintahannya."Nanti sajalah setelah selesai acara," ujarnya, singkat.
(lns)
Explore More