Bawaslu ingatkan parpol soal etika & moral bacaleg
Jum'at, 26 April 2013 - 11:45 WIB
Bawaslu ingatkan parpol soal etika & moral bacaleg
A
A
A
Sindonews.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan partai politik (parpol) agar memperhatikan etika dan moral, bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang telah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Komisioner Bawaslu Nasrullah menegaskan, meskipun syarat-syarat mengenai etika dan moral tidak tercantum dalam peraturan, namun melalui aduan masyarakat maka partai diminta untuk bisa menindaklanjuti laporan tersebut.
"Mudah-mudahan wilayah etik dan moral yang selama ini dikesampingkan dalam proses rekrutmen caleg, dan sebenarnya tidak dimasukkan dalam syarat formil dan tidak bisa menggugurkan, tetapi itu bisa jadi catatan serius bagi parpol agar parpol pun dapat memberi respon dan dipercaya lagi dari masyarakat," kata Nasrullah saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Jumat (26/4/2013).
Dikatakan dia, Bawaslu juga ikut mengawasi proses pendaftaran Bacaleg hingga penetapan daftar calon tetap (DCT), termasuk dalam proses verifikasi yang saat ini tengah dilakukan lembaga pemilihan itu.
"Pengawasan verifikasi, kita terjunkan empat sampai enam orang, jadi bukan bisa melihat langsung keperadaan di lapangan. Karena memang kan sangat banyak sekali data. Kita juga hati-hati dalam proses itu, jangan sampai kita merecoki mereka," tegasnya.
"Biarlah mereka bekerja dulu, yang penting kita lihat proses berjalan dengan baik dan yang terpenting keberadaan pengawas Pemilu, melegitimasi kebenaran atas sebuah pekerjaan. Sebab, proses ini juga akan berujung pada penyelesaian sengketa pemilu," lanjutnya.
Terakhir, dia mengimbau, agar masyarakat berperan aktif dalam menyampaikan laporannya terkait etika dan moral Bacaleg yang telah didaftarkan ke KPU.
"Pada prinsipnya, Bawaslu membuka ruang partisipasi publik dalam rangka memberi masukan terhadap Bacaleg yang sudah ada sekarang ini. Bawaslu akan merespon dan menyampaikan kepada ketua umum. Saya yakin seluruh ketua umum tidak akan mungkin mau anggota parlemen yang di wilayah etik dan moralitasnya dilakukan," tuntasnya.
Komisioner Bawaslu Nasrullah menegaskan, meskipun syarat-syarat mengenai etika dan moral tidak tercantum dalam peraturan, namun melalui aduan masyarakat maka partai diminta untuk bisa menindaklanjuti laporan tersebut.
"Mudah-mudahan wilayah etik dan moral yang selama ini dikesampingkan dalam proses rekrutmen caleg, dan sebenarnya tidak dimasukkan dalam syarat formil dan tidak bisa menggugurkan, tetapi itu bisa jadi catatan serius bagi parpol agar parpol pun dapat memberi respon dan dipercaya lagi dari masyarakat," kata Nasrullah saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Jumat (26/4/2013).
Dikatakan dia, Bawaslu juga ikut mengawasi proses pendaftaran Bacaleg hingga penetapan daftar calon tetap (DCT), termasuk dalam proses verifikasi yang saat ini tengah dilakukan lembaga pemilihan itu.
"Pengawasan verifikasi, kita terjunkan empat sampai enam orang, jadi bukan bisa melihat langsung keperadaan di lapangan. Karena memang kan sangat banyak sekali data. Kita juga hati-hati dalam proses itu, jangan sampai kita merecoki mereka," tegasnya.
"Biarlah mereka bekerja dulu, yang penting kita lihat proses berjalan dengan baik dan yang terpenting keberadaan pengawas Pemilu, melegitimasi kebenaran atas sebuah pekerjaan. Sebab, proses ini juga akan berujung pada penyelesaian sengketa pemilu," lanjutnya.
Terakhir, dia mengimbau, agar masyarakat berperan aktif dalam menyampaikan laporannya terkait etika dan moral Bacaleg yang telah didaftarkan ke KPU.
"Pada prinsipnya, Bawaslu membuka ruang partisipasi publik dalam rangka memberi masukan terhadap Bacaleg yang sudah ada sekarang ini. Bawaslu akan merespon dan menyampaikan kepada ketua umum. Saya yakin seluruh ketua umum tidak akan mungkin mau anggota parlemen yang di wilayah etik dan moralitasnya dilakukan," tuntasnya.
(mhd)
