Polri siap kawal pendistribusian BBM bersubsidi
Selasa, 23 April 2013 - 15:27 WIB
Polri siap kawal pendistribusian BBM bersubsidi
A
A
A
Sindonews.com - Rencanan kenaikan harga Bahan Bakar Minya (BBM) bersubsidi yang akan dilakukan pemerintah, mendapat dukungan dari Polri. Bahkan, korps Tri Brata ini siap mengawal pendistribusian BBM tersebut.
"Polri siap memberikan dukungan dan bantuan jika diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kenaikan harga BBM," tegas Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar di Gedung Humas Polri, Jakarta, Selasa (23/4/2013).
Namun, Boy menyatakan, belum ada kepastian terkait informasi kenaikan harga BBM. Sedangkan, kehadiran PT Pertamina ke Bareskrim Polri, kemarin untuk menyampaikan permohonan pelayanan pengamanan soal distribusi BBM.
"Dari hasil kunjungan Pertamina, kepastian kenaikan harga belum disampaikan. Tapi, apapun impelementasi yang akan dilakukan merupakan suatu kewajiban daripada Polri untuk tetap membantu agar proses distribusi berjalan dengan baik," tegasnya.
Polri pun berharap masyarakat tidak cepat merespon hal ini, dengan tindakan-tindakan yang melawan hukum. Boy mengaku, pihaknya akan berusaha mencegah tidak terjadinya spekulan, terkait masalah penimbunan BBM, yang dapat berakibat terjadinya kelangkaan. Pasalnya, BBM merupakan sarana vital yang memiliki nilai strategis.
"Artinya jaminan distribusi BBM harus selalu diupayakan. Terkait spekulan, dalam kondisi seperti ini ada pihak yang ingin mengambil keuntungan, dengan cara penimbunan. Ini harus dicegah," paparnya.
Sementara itu, Boy berharap ada penetapan khusus kendaraan yang berhak dan tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi, sesuai peraturan pemerintah. Kemudian terkait dengan masalah BBM, Polri akan merujuk perundang-undangan Migas, khususnya soal penimbunan BBM dan penyimpangan yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertugas melakukan distribusi.
"Seperti BBM bersubsidi digunakan untuk industri itu kan bertentangan dengan UU Migas. Karena untuk industri harganya tentu berbeda," tandasnya.
"Polri siap memberikan dukungan dan bantuan jika diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kenaikan harga BBM," tegas Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar di Gedung Humas Polri, Jakarta, Selasa (23/4/2013).
Namun, Boy menyatakan, belum ada kepastian terkait informasi kenaikan harga BBM. Sedangkan, kehadiran PT Pertamina ke Bareskrim Polri, kemarin untuk menyampaikan permohonan pelayanan pengamanan soal distribusi BBM.
"Dari hasil kunjungan Pertamina, kepastian kenaikan harga belum disampaikan. Tapi, apapun impelementasi yang akan dilakukan merupakan suatu kewajiban daripada Polri untuk tetap membantu agar proses distribusi berjalan dengan baik," tegasnya.
Polri pun berharap masyarakat tidak cepat merespon hal ini, dengan tindakan-tindakan yang melawan hukum. Boy mengaku, pihaknya akan berusaha mencegah tidak terjadinya spekulan, terkait masalah penimbunan BBM, yang dapat berakibat terjadinya kelangkaan. Pasalnya, BBM merupakan sarana vital yang memiliki nilai strategis.
"Artinya jaminan distribusi BBM harus selalu diupayakan. Terkait spekulan, dalam kondisi seperti ini ada pihak yang ingin mengambil keuntungan, dengan cara penimbunan. Ini harus dicegah," paparnya.
Sementara itu, Boy berharap ada penetapan khusus kendaraan yang berhak dan tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi, sesuai peraturan pemerintah. Kemudian terkait dengan masalah BBM, Polri akan merujuk perundang-undangan Migas, khususnya soal penimbunan BBM dan penyimpangan yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertugas melakukan distribusi.
"Seperti BBM bersubsidi digunakan untuk industri itu kan bertentangan dengan UU Migas. Karena untuk industri harganya tentu berbeda," tandasnya.
(kri)
