LKS Tripartit harus tetapkan upah minimum
Kamis, 18 April 2013 - 21:49 WIB
LKS Tripartit harus tetapkan upah minimum
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah meminta Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit untuk membahas sistem pengupahan. Upah yang dibahas harus adil bagi pekerja dan pengusaha.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan, LKS Tripartit harus memastikan sistem pengupahan agar proses penetapan upah minimum tidak menimbulkan kegaduhan setiap tahunnya. Sistem pengupahan nasional di dalamnya termasuk pengupahan upah minimum dan komponen hidup layak.
"Tripartit paling berpengaruh dalam penetapan upah karena didalamnya terdiri dari unsur pemerintah, pekerja dan pengusaha," ujarnya di Gedung Kemenakertrans, Jakarta (18/4/2013).
Pembahasan penetapan upah minimum tahun depan, kata Muhaimin, diharapkan dapat dipercepat sehingga tidak menimbulkan masalah dan penetapan upah dapat diterapkan dengan tepat waktu.
Namun dalam penetapan upah minimum nantinya, tidak hanya perpatokan pada nilai KHL, melainkan ada variable lainnya sebagai patokan yaitu produktivitas makro, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dan usaha yang paling tidak mampu (marginal).
“Pertimbangan lain ialah kesejahteraan, produktivitas makro dan pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Muhaimin menjelaskan, meski faktor kesejahteraan pekerja menjadi perhitungan penting. Namun penetapan pengupahan mesti disesuaikan dengan kemampuan pengusaha sehingga proses industry tetap berjalan normal.
Pemerintah, ujar dia, menitip pesan agar formulasi pengupahan juga harus menumbuhkan daya saing industri dan menarik investor lebih banyak untuk memperluas lapangan pekerjaan.
Muhaimin menambahkan, dalam upaya peningkatan kesejahteraan pekerja, pemerintah tidak semata-mata melakukannya dengan penetapan upah minimum yang layak. Tetapi juga dapat dilakukan melalui perbaikan fasilitas kesejahteraan.
"Fasilitas itu seperti penyediaan fasilitas transportasi, makan, penyediaan perumahan pekerja termasuk rumah sewa bagi pekerja dan klinik kesehatan," jelasnya.
Dia menjelaskan, peningkatan kesejahteraan melalui penetapan upah minimun yang layak merupakan harapan dari setiap tenaga kerja dalam suatu hubungan kerja. Namun, untuk ke depannya pemerintah mendukung penerapan sistem pengupahan yang berbasis pada kinerja.
"Hubungan industrial yang kondusif akan dapat menciptakan lowongan kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta membuka ruang usaha bagi dunia industri," tutupnya.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan, LKS Tripartit harus memastikan sistem pengupahan agar proses penetapan upah minimum tidak menimbulkan kegaduhan setiap tahunnya. Sistem pengupahan nasional di dalamnya termasuk pengupahan upah minimum dan komponen hidup layak.
"Tripartit paling berpengaruh dalam penetapan upah karena didalamnya terdiri dari unsur pemerintah, pekerja dan pengusaha," ujarnya di Gedung Kemenakertrans, Jakarta (18/4/2013).
Pembahasan penetapan upah minimum tahun depan, kata Muhaimin, diharapkan dapat dipercepat sehingga tidak menimbulkan masalah dan penetapan upah dapat diterapkan dengan tepat waktu.
Namun dalam penetapan upah minimum nantinya, tidak hanya perpatokan pada nilai KHL, melainkan ada variable lainnya sebagai patokan yaitu produktivitas makro, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dan usaha yang paling tidak mampu (marginal).
“Pertimbangan lain ialah kesejahteraan, produktivitas makro dan pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Muhaimin menjelaskan, meski faktor kesejahteraan pekerja menjadi perhitungan penting. Namun penetapan pengupahan mesti disesuaikan dengan kemampuan pengusaha sehingga proses industry tetap berjalan normal.
Pemerintah, ujar dia, menitip pesan agar formulasi pengupahan juga harus menumbuhkan daya saing industri dan menarik investor lebih banyak untuk memperluas lapangan pekerjaan.
Muhaimin menambahkan, dalam upaya peningkatan kesejahteraan pekerja, pemerintah tidak semata-mata melakukannya dengan penetapan upah minimum yang layak. Tetapi juga dapat dilakukan melalui perbaikan fasilitas kesejahteraan.
"Fasilitas itu seperti penyediaan fasilitas transportasi, makan, penyediaan perumahan pekerja termasuk rumah sewa bagi pekerja dan klinik kesehatan," jelasnya.
Dia menjelaskan, peningkatan kesejahteraan melalui penetapan upah minimun yang layak merupakan harapan dari setiap tenaga kerja dalam suatu hubungan kerja. Namun, untuk ke depannya pemerintah mendukung penerapan sistem pengupahan yang berbasis pada kinerja.
"Hubungan industrial yang kondusif akan dapat menciptakan lowongan kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta membuka ruang usaha bagi dunia industri," tutupnya.
(kri)
