Kemendagri imbau kepala daerah tak kampanye
Rabu, 17 April 2013 - 11:37 WIB
Kemendagri imbau kepala daerah tak kampanye
A
A
A
Sindonews.com - Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Achmad Tanribali mengimbau, kepada semua pimpinan daerah untuk tidak melakukan kampanye jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.
Hal itu dikatakan Achmad dalam Focus Group Discussion (FGD) "Peran Pimpinan Daerah Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional".
"Pimpinan daerah tidak boleh melakukan kampanye diluar izin yang telah di tentukan," ujarnya di Gedung Lemhanas, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2013).
Dia menjelaskan, meski tak ikut kampanye, pimpinan daerah harus membantu proses pemilu di daerahnya masing-masing. Menurutnya, pada proses Pemilu 2014 pemilihan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) selain menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), juga akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Selain itu, dalam Pemilu 2014 nanti, pihaknya akan menindak para Pemerintah Daerah (Pemda) yang melakukan libur atau cuti untuk melakukan kampanye di luar izin yang telah disediakan oleh Kemendagri.
Hal itu dikatakan Achmad dalam Focus Group Discussion (FGD) "Peran Pimpinan Daerah Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional".
"Pimpinan daerah tidak boleh melakukan kampanye diluar izin yang telah di tentukan," ujarnya di Gedung Lemhanas, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2013).
Dia menjelaskan, meski tak ikut kampanye, pimpinan daerah harus membantu proses pemilu di daerahnya masing-masing. Menurutnya, pada proses Pemilu 2014 pemilihan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) selain menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), juga akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Selain itu, dalam Pemilu 2014 nanti, pihaknya akan menindak para Pemerintah Daerah (Pemda) yang melakukan libur atau cuti untuk melakukan kampanye di luar izin yang telah disediakan oleh Kemendagri.
(maf)
