Kertas STNK & BPKB kosong, Korlantas diminta lebih profesional
Senin, 27 Mei 2013 - 12:12 WIB
Kertas STNK & BPKB kosong, Korlantas diminta lebih profesional
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi III DPR RI, Martin Hutabarat mengkritik keras terkait kekosongan kertas Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pembelian Kendaraan Bermotor (BPKB) di sejumlah Samsat karena tidak mendapat kiriman dari Korlantas Mabes Polri.
Menurutnya, salah satu sumber pendapatan negara terbesar berasal dari Korlantas Mabes Polri melalui penerbitan dan pajak STNK dan BPKB kendaraan bermotor.
"Saya kira Korlantas harus lebih profesional dalam mengelola administrasi lalu lintas, sebab salah satu sumber pendapatan negara yang besar salah satu dapat dari sana (Korlantas)," kata Martin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2013).
Pemerintah, lanjutnya saat ini tengah menyusun APBNP maka seharusnya bisa mendapatkan tambahan anggaran dari Korlantas melalui tugas dan fungsinya.
"APBNP seharusnya banyak dari sana dari masalah STNK, BPKB, mutasi, termasuk nomor (kendaraan bermotor) cantik," terangnya.
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, Indonesian Police Watch (IPW) mengkritisi pelayanan Polri di bidang jasa perlalulintasan, terutama dalam pengadaan dokumen kendaraan bermotor yang kian memburuk.
Terbukti di sejumlah Samsat di Indonesia masyarakat tidak bisa mendapatkan STNK dan BPKB karena tidak mendapat kiriman dari Korlantas Mabes Polri.
"IPW mengecam keras sikap Korlantas Polri yang tidak profesional dan menyulitkan masyarakat ini. Ironisnya tidak ada penjelasan konkrit dari Polri, kapan STNK dan BPKB tersebut bisa diperoleh masyarakat," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane melalui rilis yang diterima, Senin (27/5/2013).
Ia melanjutkan, kabar yang beredar menyebutkan STNK dan BPKB itu baru bisa dipasok Korlantas Polri pada Agustus mendatang.
"Hal ini menunjukkan Korlantas Polri semakin tidak becus. Padahal selama ini, hal itu tidak pernah terjadi," tegasnya.
Menurutnya, salah satu sumber pendapatan negara terbesar berasal dari Korlantas Mabes Polri melalui penerbitan dan pajak STNK dan BPKB kendaraan bermotor.
"Saya kira Korlantas harus lebih profesional dalam mengelola administrasi lalu lintas, sebab salah satu sumber pendapatan negara yang besar salah satu dapat dari sana (Korlantas)," kata Martin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2013).
Pemerintah, lanjutnya saat ini tengah menyusun APBNP maka seharusnya bisa mendapatkan tambahan anggaran dari Korlantas melalui tugas dan fungsinya.
"APBNP seharusnya banyak dari sana dari masalah STNK, BPKB, mutasi, termasuk nomor (kendaraan bermotor) cantik," terangnya.
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, Indonesian Police Watch (IPW) mengkritisi pelayanan Polri di bidang jasa perlalulintasan, terutama dalam pengadaan dokumen kendaraan bermotor yang kian memburuk.
Terbukti di sejumlah Samsat di Indonesia masyarakat tidak bisa mendapatkan STNK dan BPKB karena tidak mendapat kiriman dari Korlantas Mabes Polri.
"IPW mengecam keras sikap Korlantas Polri yang tidak profesional dan menyulitkan masyarakat ini. Ironisnya tidak ada penjelasan konkrit dari Polri, kapan STNK dan BPKB tersebut bisa diperoleh masyarakat," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane melalui rilis yang diterima, Senin (27/5/2013).
Ia melanjutkan, kabar yang beredar menyebutkan STNK dan BPKB itu baru bisa dipasok Korlantas Polri pada Agustus mendatang.
"Hal ini menunjukkan Korlantas Polri semakin tidak becus. Padahal selama ini, hal itu tidak pernah terjadi," tegasnya.
(lns)
