Meski Pengurus Demokrat Hasil KLB Disahkan Pemerintah, Moeldoko Sulit Dapat Pengakuan Publik

Rabu, 24 Maret 2021 - 14:01 WIB
loading...
Meski Pengurus Demokrat...
Moeldoko. Foto/Dok SINDOnews
A A A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah melihat ada potensi Kementerian Hukum dan HAM ( Kemenkumham ) bakal mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko . Meski disahkan, Moeldoko akan sulit dapat pengakuan publik.

"Setelah pemerintah menerima pemberkasan hasil KLB dan memberi waktu tambahan untuk melengkapi, ada potensi kubu KLB akan direstui Kemenkumham," ujar Dedi Kurnia Syah kepada SINDOnews, Rabu (24/3/2021).

Menurut Dedi, jika Kemenkumham mengesahkan kepengurusan kubu Moeldoko , perpecahan Partai Demokrat dimulai. "AHY dimungkinkan tidak akan menerima begitu saja, setidaknya ia menggalang Demokrat baru," tutur Dedi.

Baca juga: Demokrat Kubu Moeldoko Disahkan, Pro AHY Bakal Melawan

Dia pun berpendapat, Moeldoko sendiri tidak lantas memenangi pertarungan politik Demokrat jika Kemenkumham mengesahkan pengurus hasil KLB di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara itu. "Meskipun mendapat pengakuan pemerintah, ia (Moeldoko, red) akan kesulitan mendapatkan pengakuan publik," pungkasnya.

Baca juga: Di Tengah Kisruh Demokrat Moeldoko Asyik Bermain Bersama Cucu, Netizen: Mirip Jokowi

Sekadar diketahui sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly mengungkapkan bahwa Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muzhar yang menerima berkas pendaftaran kepengurusan Partai Demokrat versi KLB. Yasonna pun menjamin bahwa Kemenkumham bakal bekerja sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mengambil keputusan secara profesional.
(zik)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Demokrat Nilai Prabowo...
Demokrat Nilai Prabowo Tunjukkan Sikap Kemandirian sebagai Kepala Negara Bukan Presiden Boneka
Kubu Tom Lembong Minta...
Kubu Tom Lembong Minta Dihadirkan Moeldoko dan Gita Wirjawan di Ruang Sidang
Demokrat soal RUU Perampasan...
Demokrat soal RUU Perampasan Aset: Kami Makmum Aja di DPR
Sesalkan Aksi Teror...
Sesalkan Aksi Teror Terhadap Wartawan Tempo, AHY Harap Isu Tak Melebar
Bergabung ke Demokrat,...
Bergabung ke Demokrat, Mantan Wasekjen PBB Optimistis Dongkrak Suara di Pemilu 2029
AHY Tunjuk 7 Waketum...
AHY Tunjuk 7 Waketum Partai Demokrat, Ada Dede Yusuf hingga Edhie Baskoro Yudhoyono
Moeldoko: Tanpa TKDN,...
Moeldoko: Tanpa TKDN, Indonesia Hanya Jadi Pusat Impor Kendaraan Listrik
AHY Umumkan Pengurus...
AHY Umumkan Pengurus Partai Demokrat 2025-2030
Prabowo Subianto Hadiri...
Prabowo Subianto Hadiri Penutupan Kongres VI Partai Demokrat, AHY Terpilih sebagai Ketum Periode 2025-2030
Rekomendasi
Amala Clinic dan Diamond...
Amala Clinic dan Diamond Glow Perkenalkan Era Baru Facial Tanpa Sakit
Menko AHY Paparkan Empat...
Menko AHY Paparkan Empat Prioritas Pembangunan Infrastruktur di 2025
Apa Hukum Vasektomi...
Apa Hukum Vasektomi dalam Islam? Ini Penjelasannya
Berita Terkini
Menkes Tegaskan Indonesia...
Menkes Tegaskan Indonesia Bukan Kelinci Percobaan Vaksin TBC
Soal Isu Pemakzulan...
Soal Isu Pemakzulan Gibran, Anwar Usman Isyaratkan Buka Kotak Pandora Putusan MK
Jelang Muktamar X PPP,...
Jelang Muktamar X PPP, Kader Tolak Calon Ketua Umum dari Luar Partai
Wacana Barak Militer...
Wacana Barak Militer Jadi Program Nasional, Sosiolog: Mencerminkan Krisis Sistem Pendidikan
Dewan Pakar Pemuda Katolik:...
Dewan Pakar Pemuda Katolik: Paus Leo XIV Jembatan Nilai Universal dalam Geopolitik yang Memanas
Dukung Kebijakan Bahlil,...
Dukung Kebijakan Bahlil, Abdul Rahman Farisi Soroti Hilirisasi dan Kedaulatan SDA
Infografis
Pemerintah Baru Suriah...
Pemerintah Baru Suriah Bakal Tuntut Iran Rp4.870 Triliun
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved