Hadapi kasus korupsi kadernya, PKS ingin ditemani
Jum'at, 24 Mei 2013 - 08:49 WIB
Hadapi kasus korupsi kadernya, PKS ingin ditemani
A
A
A
Sindonews.com - Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Batoegana memahami perasaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat ini. Betapa partai yang dikenal bersih itu seperti dikuliti, dibongkar habis-habisnya dan terseretlah mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) dalam kasus suap izin kuota impor daging sapi.
Pernyataan ingin keluar dari koalisi harus dipahami akibat kegalauan. Menurut Sutan, PKS merasa dibiarkan oleh teman-teman parpol di Sekretariat Gabungan (Setgab) menghadapi masalah hukum itu.
"Merasa ada pembiaran di Setgab. Secara psikologis, PKS ingin ditemani. Tapi bagaimana, Demokrat pingsan sendiri ketika dihajar habis-habisan soal kasus korupsi, juga tidak ada yang menemani," tukas Sutan, Jumat (24/5/2013).
Tidak itu saja, ketika ada rencana kenaikan BBM, partai koalisi menyatakan dukungan, tapi ketika pada hari H-nya, semua parpol meninggalkan Demokrat sendirian.
Terkait masalah korupsi, siapapun kader yang terlibat Demokrat tak akan melindungi. "Intinya kami ini kompak, tetap semangat, mari membangun bersama-sama, makmur bersama-sama, tapi kalau ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) silakan jalan sendiri sendiri, jangan ngajak-ngajak," tukas Sutan sambil berkelakar.
Jiwa karsa terhadap sesama kader memang bagus untuk selalu ada di partai politik (parpol), tapi jiwa karsa sebaiknya digunakan untuk kebenaran. "Kalau di Demokrat, kader korupsi tanggung sendiri, enggak bakal dilindungi," tukasnya lagi.
Sutan mengaku ikut prihatin dengan kondisi PKS. Namun jika PKS benar-benar ingin keluar dari koalisi, dipersilakan saja. Demokrat tetap akan menghormati komitmen dan etiket politik PKS.
Meskipun lanjut Sutan, sikap itu disesalkan, karena harusnya PKS kompak menghadapi kemelut yang terjadi sehingga berakhir dengan baik.
Seperti dilakukan Demokrat, akibat kasus korupsi, sempat terjun payung dari 22 persen (angka elektabilitas) menjadi delapan persen, dan sekarang ini berangsur-angsur mulai naik dari 12 dan dipastikan menjadi 15 persen.
"Pemilu nanti, kami yakin bisa melampaui target," Sutan optimis.
Pernyataan ingin keluar dari koalisi harus dipahami akibat kegalauan. Menurut Sutan, PKS merasa dibiarkan oleh teman-teman parpol di Sekretariat Gabungan (Setgab) menghadapi masalah hukum itu.
"Merasa ada pembiaran di Setgab. Secara psikologis, PKS ingin ditemani. Tapi bagaimana, Demokrat pingsan sendiri ketika dihajar habis-habisan soal kasus korupsi, juga tidak ada yang menemani," tukas Sutan, Jumat (24/5/2013).
Tidak itu saja, ketika ada rencana kenaikan BBM, partai koalisi menyatakan dukungan, tapi ketika pada hari H-nya, semua parpol meninggalkan Demokrat sendirian.
Terkait masalah korupsi, siapapun kader yang terlibat Demokrat tak akan melindungi. "Intinya kami ini kompak, tetap semangat, mari membangun bersama-sama, makmur bersama-sama, tapi kalau ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) silakan jalan sendiri sendiri, jangan ngajak-ngajak," tukas Sutan sambil berkelakar.
Jiwa karsa terhadap sesama kader memang bagus untuk selalu ada di partai politik (parpol), tapi jiwa karsa sebaiknya digunakan untuk kebenaran. "Kalau di Demokrat, kader korupsi tanggung sendiri, enggak bakal dilindungi," tukasnya lagi.
Sutan mengaku ikut prihatin dengan kondisi PKS. Namun jika PKS benar-benar ingin keluar dari koalisi, dipersilakan saja. Demokrat tetap akan menghormati komitmen dan etiket politik PKS.
Meskipun lanjut Sutan, sikap itu disesalkan, karena harusnya PKS kompak menghadapi kemelut yang terjadi sehingga berakhir dengan baik.
Seperti dilakukan Demokrat, akibat kasus korupsi, sempat terjun payung dari 22 persen (angka elektabilitas) menjadi delapan persen, dan sekarang ini berangsur-angsur mulai naik dari 12 dan dipastikan menjadi 15 persen.
"Pemilu nanti, kami yakin bisa melampaui target," Sutan optimis.
(lns)
