Nasir: Masyarakat apresiasi sosialisasi empat pilar
Rabu, 20 Maret 2013 - 12:22 WIB
Nasir: Masyarakat apresiasi sosialisasi empat pilar
A
A
A
Sindonews.com - Tim sosialiasi empat pilar Nasir Djamil mengatakan, kegiatan sosialisai empat pilar kebangsaan bagian dari upaya memberikan pemahaman tentang ketatanegaraan terhadap masyarakat pasca amandemen UUD 45.
Saat menjadi pembicara, kata Nasir ratusan Warga Mutiara Timur, Pidie Aceh serta pengurus desa dan tokoh masyarakat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
"Saya menilai ternyata apatur di tingkat desa sepertinya perlu mendapatkan informasi tentang aspek ketatanegaraan, politik, pemerintahan, sosial ekonomi dan budaya serta hak azasi manusia (HAM) yang ada dalam UUD 1945," ujar Nasir melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Rabu (20/3/2013).
Anggota Komisi VIII DPR ini berharap, anggota MPR lainnya mensosialisasikan empat pilar kepada aparatur pemerintah di tingkat Desa. Hal itu dinilai sangat tepat karena setiap hari berkomunikasi langsung dengan masyarakat.
Masyarakat lapisan bawah harus memahami pasca amandemen terjadi perubahan baik dalam aturan HAM, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, nepotisme dan kolusi. "Paling penting adalah masyarakat memahami tentang hak-haknya sebagai warga negara," kata dia.
Penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi, kata politikus PKS, mendapat perhatian serius dari masyarakat setempat. Masyarakat melihat ada perbedaan antara teori dan praktek. Menghindari main hakim sendiri maka penegakan hukum harus dilaksanakan sesuai aturan.
"Penegak hukum diharapkan untuk memperbaiki diri membenahi dirinya, membenahi institusi sehingga masyarakat kembali percaya kepada penegak hukum," pungkasnya.
Saat menjadi pembicara, kata Nasir ratusan Warga Mutiara Timur, Pidie Aceh serta pengurus desa dan tokoh masyarakat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
"Saya menilai ternyata apatur di tingkat desa sepertinya perlu mendapatkan informasi tentang aspek ketatanegaraan, politik, pemerintahan, sosial ekonomi dan budaya serta hak azasi manusia (HAM) yang ada dalam UUD 1945," ujar Nasir melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Rabu (20/3/2013).
Anggota Komisi VIII DPR ini berharap, anggota MPR lainnya mensosialisasikan empat pilar kepada aparatur pemerintah di tingkat Desa. Hal itu dinilai sangat tepat karena setiap hari berkomunikasi langsung dengan masyarakat.
Masyarakat lapisan bawah harus memahami pasca amandemen terjadi perubahan baik dalam aturan HAM, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, nepotisme dan kolusi. "Paling penting adalah masyarakat memahami tentang hak-haknya sebagai warga negara," kata dia.
Penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi, kata politikus PKS, mendapat perhatian serius dari masyarakat setempat. Masyarakat melihat ada perbedaan antara teori dan praktek. Menghindari main hakim sendiri maka penegakan hukum harus dilaksanakan sesuai aturan.
"Penegak hukum diharapkan untuk memperbaiki diri membenahi dirinya, membenahi institusi sehingga masyarakat kembali percaya kepada penegak hukum," pungkasnya.
(kri)
