Wanbin tak setuju Ibu Ani jadi calon Ketum
Wanbin tak setuju Ibu Ani jadi calon Ketum
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Dewan Pembina (Wanbin) Partai Demokrat, Melani Leimena Suharli tidak setuju dengan wacana pencalonan Ibu Ani Yudhoyono sebagai calon Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.
"Kalau saya sendiri jangan, jangan ikut calon Ketum," ujar Melani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (18/3/2013).
Wakil Ketua MPR ini masih tetap menginginkan, supaya Ibu Ani Yudhoyono itu tetap menjadi calon presiden (Capres) 2014 mendatang. Hal itu yang membuat dirinya tidak setuju dengan pencalonan Ibu Ani Yudhoyono sebagai calon Ketum Demokrat. Pasalnya, dalam aturan, Ketua Umum terpilih tidak boleh menjadi capres.
"Waktu itu saya pernah mencalonkan Ibu Ani sebagai capres, kalau jadi Ketum nanti tidak menjadi capres," ucapnya.
Melani menyarankan, pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB), supaya dipilih secara musyawarah. Menurutnya, jika pemilihan dilakukan secara musyawarah, akan memberikan dampak positif, bahwa Demokrat tetap solid meski diterpa berbagai masalah.
"Calon-calon yang diberikan ke Majelis Tinggi secara aklamasi tidak ada lagi, agar tidak ada faksi, sehingga musyawarah mufakat," pungkasnya.
"Kalau saya sendiri jangan, jangan ikut calon Ketum," ujar Melani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (18/3/2013).
Wakil Ketua MPR ini masih tetap menginginkan, supaya Ibu Ani Yudhoyono itu tetap menjadi calon presiden (Capres) 2014 mendatang. Hal itu yang membuat dirinya tidak setuju dengan pencalonan Ibu Ani Yudhoyono sebagai calon Ketum Demokrat. Pasalnya, dalam aturan, Ketua Umum terpilih tidak boleh menjadi capres.
"Waktu itu saya pernah mencalonkan Ibu Ani sebagai capres, kalau jadi Ketum nanti tidak menjadi capres," ucapnya.
Melani menyarankan, pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB), supaya dipilih secara musyawarah. Menurutnya, jika pemilihan dilakukan secara musyawarah, akan memberikan dampak positif, bahwa Demokrat tetap solid meski diterpa berbagai masalah.
"Calon-calon yang diberikan ke Majelis Tinggi secara aklamasi tidak ada lagi, agar tidak ada faksi, sehingga musyawarah mufakat," pungkasnya.
(maf)
Explore More