KLB Demokrat hanya sandiwara

Sindonews.com - Kongres Luar Biasa (KLB) yang akan digelar di Bali Maret ini akan menjadi forum pemberi legitimasi dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat kepada siapa ketua umum yang akan terpilih nanti. Ketua Majelis Tinggi akan menjadi pemegang kendali utama dalam forum itu.

"Selain itu, calon ketum yang akan dibawa ke kongres nanti merupakan figur yang mewakiki
kepentingan para elite Demokrat salah satunya Ketua Majelis Tinggi," tukas Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) Lucius Karus ketika dihubungi Senin (18/3/2013).

Para elite Demokrat tidak akan membiarkan kongres di Bandung 2010 lalu terulang di Bali, sehingga hanya akan melahirkan bayi yang tak dikehendaki.

"Pengalaman pahit di Bandung tak ingin terulang kembali di Bali. Untuk itu calon yang akan diusung sedapat mungkin tak lagi mempecundangi Ketua Dewan Pembina jika terpilih. Apalagi beban ketum terpilih adalah konsolidasi dengan target unggul di Pemilu 2014," tukas Licius lagi.

Sosok ketum yang diinginkan adalah sosok yang siap bekerja sesuai keinginan para elite maupun Ketua Majelis Partai tak lagi adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Atas berbagai dugaan itu, maka lanjut Licius, aklamasi akan dipilih untuk menentukan siapa ketum baru pengganti Anas Urbaningrum.

Namun jika aklamasi terjadi, maka dipastikan KLB di Bali hanyalah sandiwara. Bisa jadi, ketum nanti adalah sosok yang sudah de facto terpilih sebelum kongres berlangsung.

Padahal, lanjutnya, aklamasi hanya akan memberi sinyal bagi kemunduran serius Demokrat sebagai partai yang modern. Partai modern itu akan berhenti bersamaan dengan mekanisme aklamasi untuk menghindari proses demokrasi yang seharusnya terjadi dalam KLB.

"Voting seharusnya masih merupakan tanda berlangsungnya Demokrat di internalnya, kemunculan calon juga jangan dibatasi dan dirahasiakan, ketertutupan tak pernah menjadi simbol demokrasi jika Demokrat ingin tetap dilabeli sebagai partai modern," tukasnya.

Seharusnya Demokrat membiarkan calon ketum bersaing secara sehat dan demokratis.
"Sebaliknya, membiarkan tangan satu orang kuat menjadi penentu tunggal hanya akan mempercepat matinya demokrasi di partai itu," imbuhnya.