BPK masih teliti proyek Hambalang
Senin, 04 Maret 2013 - 16:07 WIB
BPK masih teliti proyek Hambalang
A
A
A
Sindonews.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga kini masih melakukan pemeriksaan terhadap proyek pembangunan sarana prasana olahraga di Hambalang, Jawa Barat yang diduga sarat dengan penyelewengan.
Anggota BPK, Ali Masykur Musa mengatakan, pihaknya tidak dapat memberikan kepastian kapan pemeriksaan proyek bernilai Rp2,5 triliun itu selesai.
"Tentu kita tidak bisa menentukan kapan selesai," terang Ali kepada wartawan usai menghadiri peluncuran buku Biografi Mahfudz MD di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (4/3/2013).
Menurut Ali, saat ini mereka tengah menelusuri soal pengambilan kebijakan yang memutuskan agar proyek itu masuk ke dalam kategori multiyears.
Tak hanya itu, BPK juga sedang mencari data politik anggaran dan penentuan angka dalam pembangunan proyek itu.
"Apa dan bagaimana kita masih telusuri termasuk pengambilan kebijakan terkait multiyears, tentu itu yang sedang kita cari baik data politik anggaran dan penentuan angka," ungkapnya.
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, BPK juga mengambil dua langkah penuntasan kasus yang menjerat beberap petinggi partai politik ini.
Pertama menurut dia, BPK tengah melakukan pemeriksaan terkait contoh penampung proyek yang pernah ada. Kedua, mereka juga sedang menelusuri kerugian negara yang sebelumnya ditemukan senilai Rp234 miliar.
"Kita fokus di dua hal, pertama sampling pemeriksaan yang belum menampung proyek yang ada, dan kedua berapa kerugian negara berikutnya," jelas Ali sebelumnya.
Anggota BPK, Ali Masykur Musa mengatakan, pihaknya tidak dapat memberikan kepastian kapan pemeriksaan proyek bernilai Rp2,5 triliun itu selesai.
"Tentu kita tidak bisa menentukan kapan selesai," terang Ali kepada wartawan usai menghadiri peluncuran buku Biografi Mahfudz MD di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (4/3/2013).
Menurut Ali, saat ini mereka tengah menelusuri soal pengambilan kebijakan yang memutuskan agar proyek itu masuk ke dalam kategori multiyears.
Tak hanya itu, BPK juga sedang mencari data politik anggaran dan penentuan angka dalam pembangunan proyek itu.
"Apa dan bagaimana kita masih telusuri termasuk pengambilan kebijakan terkait multiyears, tentu itu yang sedang kita cari baik data politik anggaran dan penentuan angka," ungkapnya.
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, BPK juga mengambil dua langkah penuntasan kasus yang menjerat beberap petinggi partai politik ini.
Pertama menurut dia, BPK tengah melakukan pemeriksaan terkait contoh penampung proyek yang pernah ada. Kedua, mereka juga sedang menelusuri kerugian negara yang sebelumnya ditemukan senilai Rp234 miliar.
"Kita fokus di dua hal, pertama sampling pemeriksaan yang belum menampung proyek yang ada, dan kedua berapa kerugian negara berikutnya," jelas Ali sebelumnya.
(lns)
