Stafsus Presiden tak tahu pertemuan SBY & Said

Jum'at, 01 Maret 2013 - 01:13 WIB
Stafsus Presiden tak...
Stafsus Presiden tak tahu pertemuan SBY & Said
A A A
Sindonews.com - Staf Khusus (Stafsus) Presiden bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparingga mengaku, tidak mengetahui maksud dan tujuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memanggil KH Said Aqil Siradj ke Istana Negara.

"Saya tidak tahu ihwal itu, Maaf," katanya melalui pesan singkatnya kepada Sindonews, Kamis (28/2/2013).

Saat dikonfirmasi terkait Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu untuk 'mengamankan' warga NU, agar tidak terpancing politik di Indonesi. Dia enggan menanggapi hal tersebut.

"Aduh, saya tidak tahu tentang itu. Coba hubungi Pak Julian (Aldrin Pasha, Juru Bicara Presiden)," ujarnya.

Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj mengakui dipanggil Presiden SBY ke Istana pada hari Selasa 26 Februari 2013 lalu. Lantas, apa urgensi pertemuan itu?

"Memang benar pada hari Selasa, saya diminta untuk menemui Presiden SBY di Istana. Banyak sekali yang kita bicarakan dalam pertemuan tersebut," ujar Said ketika dihubungi Sindonews.

Ketika disinggung, apakah SBY meminta dirinya tidak ikut-ikutan dalam polemik Partai Demokrat yang melibatkan SBY dengan Anas Urbaningrum? Said tidak menegaskan secara detail. Tapi, SBY menyampaikan pesan bahwa dirinya diminta untuk 'mengamankan' keluarga besar NU agar tidak ikut terpancing dalam situasi politik yang kian memanas.

"Warga NU diminta tenang menghadapi gonjang-ganjing politik dan hukum," ujar Said menirukan pesan SBY kepadanya.

Said pun merespon pesan politik SBY tersebut. "Saya bilang siap menenangkan warga NU. Untuk itu saya bertanggung jawab. Warga NU tidak akan terpengaruh gonjang-ganjing hukum dan politik," jawabnya.

Sementara itu, terkait adanya dugaan intervensi politik di balik penetapan Anas sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK), Said berharap lembaga antikorupsi tersebut dapat berkerja secara profesional, terbuka dan independen.

"Masalah hukum saya dukung KPK berjalan dengan seadil-adilnya, tapi tidak sampai menggerogoti kewibawan negara. Kalau masalah politik di internal Partai Demokrat, NU tidak ikut campur," pungkasnya.
(mhd)
Copyright © 2025 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.0965 seconds (0.1#10.24)